Prabowo Tanggapi Terkait Kisruh Demo, Kontroversi UU TNI dan Urgensinya

Arah Baru – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait protes yang terjadi selama 130 hari kerja serta penolakan terhadap UU TNI yang telah disetujui oleh DPR. Prabowo mengimbau agar setiap demonstrasi yang berlangsung dinilai secara objektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara terbuka dengan tujuh jurnalis, yang bertempat di kediaman Prabowo di Hambalang pada Senin (7/4/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga ditanyakan mengenai cara pemerintah menangani demonstrasi yang dinilai masih cenderung keras.

“Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar. Kalau ada abusive, ya, kita harus investigasi, proses secara hukum kalau abusive. Tapi coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar. Harus objektif, dong,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan rasa hormat terhadap berbagai demonstrasi yang muncul sejak ia menjabat sebagai Presiden, asalkan demonstrasi tersebut tetap berlangsung dengan damai dan tidak menimbulkan kerusuhan.

“Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi harus objektif, kita juga kita bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban, itu bukan damai,” ujarnya.

Prabowo kemudian berbagi pengalaman tentang petugas yang menjaga demo sering kali menjadi sasaran lemparan plastik berisi air kencing bahkan kotoran manusia. Karena itu, dia selalu waspada terhadap kemungkinan adanya campur tangan pihak asing yang berusaha memecah belah melalui aksi-aksi demonstrasi.

“Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman, saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing, kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba,” ucapnya.

Prabowo kemudian menyebut tindakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menutup lembaga media yang didanai USAID. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Trump memiliki bukti bahwa media tersebut turut mendanai berbagai organisasi non-pemerintah (LSM).

“Ini berlaku lazim, data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID, dan di situ ketemu bukti-bukti, bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ya ini kan keluar semua,” ucapnya.

Prabowo selanjutnya mengimbau semua pihak untuk melihat demonstrasi secara lebih rasional. Ia menegaskan bahwa demo yang berujung pada kekacauan dan kerusakan justru berseberangan dengan kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” jelasnya.

“Demo kenapa? Bisa di London di Amerika di mana demo nggak usah merusak, nggak usah merusak pagar nggak usah ngerusak stasiun bus, terminal bus, ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus tapi jangan merusak fakultas ini uang rakyat,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa petugas kepolisian yang bertugas mengamankan demo tidak membawa senjata. Menurutnya, kerusuhan yang sering terjadi selama demo disebabkan oleh ledakan emosi.

“Dan perhatikan nggak, petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Jadi masalah abusive oke catat, tapi Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi berapa kasus abusive. Jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres, organisasi yang besar pasti ada yang namanya manusia namanya kadang-kadang anak muda emosi panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan untuk nggak ada untuk apa. Kita mau kerja untuk rakyat,” terangnya.

Prabowo Bicara Urgensi UU TNI

Prabowo juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya UU TNI yang telah disahkan. Ia mengungkapkan alasan mengapa undang-undang tersebut diproses dengan cepat.

“RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun,” ucapnya.

Prabowo berpendapat bahwa UU TNI perlu segera direvisi, namun ia menekankan agar revisi tersebut lebih difokuskan pada pembahasan usia pensiun perwira tinggi, bukan pada upaya membentuk kembali dwifungsi TNI.

“Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan keadaan saat ini. Ia menyatakan bahwa pejabat militer yang akan beralih ke posisi sipil harus pensiun lebih awal.

“Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya mengformalkan,” ucap Prabowo.

“Kemudian yang katanya Kejaksaan kenapa, Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya, jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu, kok,” sambungnya.