Indonesia Ajukan Proposal ke AS untuk Negosiasi Tarif Impor 32%

Arah Baru – Pemerintah Indonesia akan mengajukan proposal sebagai bagian dari upaya negosiasi dengan Presiden AS, Donald Trump, mengenai tarif impor. Indonesia saat ini menghadapi tarif baru yang mencapai 32%.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan petunjuk untuk Indonesia agar tidak menerapkan tarif balasan atau retaliasi, tetapi memilih jalur negosiasi sebagai solusi.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi berbagai langkah untuk melonggarkan aturan perdagangan yang akan dimasukkan dalam proposal untuk disampaikan kepada AS. Selain itu, hubungan komunikasi yang intens juga telah dijalin dengan pemerintah AS, termasuk melalui perwakilan dagang AS (USTR).

Baca Juga:

Bahlil, NU-Muhammadiyah, dan Inklusivitas Golkar: Shoim Haris Tegaskan Komitmen Kolaboratif Partai Golkar

“Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden (Prabowo). Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons (negosiasi),” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Peningkatan tarif yang signifikan terhadap Indonesia disebabkan oleh defisit perdagangan AS yang mencapai US$ 18 miliar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan berbagai opsi yang akan diajukan dalam negosiasi, termasuk penawaran kemudahan dalam impor serta kemungkinan pengurangan bea masuk untuk mengurangi defisit tersebut.

3 Tawaran Indonesia ke AS

Airlangga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan sedang dipertimbangkan sebagai materi untuk negosiasi dengan Trump. Salah satunya adalah peningkatan jumlah impor barang dari AS, yang akan difokuskan pada produk-produk yang sudah umum diimpor, seperti gandum, kapas, serta minyak dan gas (migas).

Indonesia berencana meningkatkan volume impor dari produk-produk yang termasuk dalam sepuluh besar, seperti elektronik, furnitur kayu, sepatu, tembaga, dan emas, sementara dari sisi impor, fokus akan diberikan pada produk semikonduktor.

“Di samping itu Indonesia sendiri dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan membangun beberapa proyek termasuk refinery. Mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika,” imbuhnya.

Selanjutnya, pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan bea masuk dan berbagai jenis pajak. Namun, Airlangga menyatakan bahwa Indonesia sudah menerapkan tarif yang cukup rendah untuk produk-produk dari AS.

“Kita melihat impor sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5% bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%. Hal lain tentu kita akan lihat terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor,” kata dia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengevaluasi kebijakan Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) dengan memberikan kelonggaran pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor ICT dari AS, seperti General Electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Kebijakan lainnya yang akan dipertimbangkan termasuk evaluasi terhadap larangan terbatas (lartas), percepatan sertifikasi halal, dan berbagai langkah lainnya.