Pramono Anung Siapkan Revisi Pergub Standar Kelayakan Bangunan Jakarta

Arah Baru – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revisi terhadap peraturan gubernur yang mengatur standar kelayakan bangunan di wilayah Jakarta.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas peristiwa kebakaran gedung Terra Drone di Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang beberapa waktu lalu.

Dalam keterangannya, Pramono menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat laik fungsi (SLF) pada sekitar 3.500 bangunan di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan 10 gedung yang tidak memenuhi ketentuan perizinan sehingga dikenai sanksi peringatan pertama atau SP1.

Baca Juga:

Transjakarta Ubah Operasional Koridor 1 Saat Yellow Run, Sejumlah Halte Tidak Beroperasi Sementara

“Jadi gedung-gedung yang tumbuh itu yang biasanya perizinannya tidak lengkap. Nah, yang seperti itu, kami sudah mengeluarkan 10 tadi, peringatan satu (SP1). Kalau kemudian tidak dilakukan perbaikan dan melengkapi perizinan, tentunya kami akan beri peringatan berikutnya,” kata Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/12/2025)

Ia menambahkan, dirinya telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI untuk menyiapkan perubahan regulasi. Menurut Pramono, aturan yang berlaku saat ini belum memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan.

“Bahkan saya sudah meminta untuk disiapkan pergub atau perda. Kalau dulu, kalau ada yang seperti itu, pemerintah Jakarta bisa membongkar melalui Satpol PP. Tetapi dengan peraturan yang baru kan tidak boleh, tidak bisa. Karena pada waktu itu memang kami sendiri yang nggak mau,” ucap mantan Seskab itu.

Oleh karena itu, Pramono menilai perlu adanya penyesuaian aturan agar Satpol PP memiliki dasar hukum yang jelas untuk menertibkan bangunan yang tidak memenuhi standar. Ia menegaskan kebijakan ini penting agar tragedi serupa kebakaran gedung Terra Drone tidak kembali terjadi.

“Tetapi kalau memang dibutuhkan, kami akan memperbaiki perda atau pergub tersebut untuk ketertiban bangunan yang ada di Jakarta. Kami tidak mau terulang kembali ada musibah sampai dengan 22 orang meninggal dunia,” jelasnya.