Puan Maharani Terima Aspirasi Buruh soal Demo Anarkis

Arah Baru – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima perwakilan para buruh yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Puan mendengarkan keluhan terkait kerusuhan yang terjadi akibat demo anarkis pada akhir Agustus lalu.

Pada Senin (22/9/2025) siang, massa buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, mengusung lima tuntutan utama.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa sekitar 10 ribu buruh ikut serta dalam aksi tersebut.

Ia menambahkan bahwa rencana aksi besar ini hanya diketahui oleh dua konfederasi secara internal untuk mencegah adanya pihak tidak bertanggung jawab melakukan penyusupan.

“Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” ujar Andi Gani.

Adapun lima tuntutan yang mereka sampaikan meliputi dukungan terhadap penegakan hukum oleh Polri, percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penolakan terhadap upah murah, penghapusan sistem outsourcing, serta penegakan supremasi sipil.

Andi Gani juga menegaskan dukungan kepada Polri agar semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia menolak intervensi apapun dalam reformasi kepolisian.

“Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa KSPSI dan KSPI mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dalam melanjutkan program-program yang berpihak kepada rakyat. Ia juga menyebut bahwa pimpinan DPR akan menerima delegasi buruh pada aksi hari itu.

Curhatan Massa Buruh kepada Puan

Puan menerima perwakilan massa buruh yang berdemonstrasi di depan DPR RI. Dalam kesempatan itu, Puan didampingi oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang mendengarkan aspirasi buruh.

Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, dengan hadirnya Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.

Dalam rapat tersebut, Puan memberikan kesempatan kepada Andi Gani untuk menyampaikan aspirasi buruh. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas kerusuhan dan anarkisme yang terjadi belakangan ini.
“Akhir-akhir ini luar biasa, kerusuhan, anarkisme, dan selama buruh turun tidak pernah ada pembakaran terjadi,” jelas Andi Gani.

Andi Gani menambahkan bahwa mereka mendukung DPR RI sebagai rumah rakyat dan berharap DPR tidak takut terhadap intimidasi dalam menerima aspirasi masyarakat.

“Yang kedua, kami mendukung DPR RI menjadi rumah rakyat, jangan pernah takut atas intimidasi, kami akan dukung terus,” tambahnya.

Respons Puan

Menanggapi aspirasi tersebut, Puan menyatakan bahwa penyampaian aspirasi sangat diperbolehkan, namun harus dihindari tindakan anarkis yang merugikan masyarakat.

“Apa yang disampaikan akan menjadi perhatian kami. Bahwa aspirasi silakan disampaikan, namun tindakan atau aktivitas yang kemudian disampaikan jangan sampai kemudian dilakukan secara anarkis yang merugikan masyarakat,” kata Puan.

Ia mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam membangun bangsa. Puan meyakini bahwa pembangunan bangsa hanya bisa tercapai melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Kita semua harus selalu bermawas diri. Kita semua harus selalu gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Jangan sampai insiden yang kemarin terjadi, itu terjadi lagi, terulang lagi,” ujarnya.
“Karena memang membangun bangsa dan negara tidak bisa sendirian, membangun bangsa dan negara harus gotong royong, kita harus selalu bekerja sama. Apa yang diinginkan oleh saudara, bapak-bapak tentu saja sama, apa yang kami inginkan,” tambah politikus PDIP itu.

Puan juga berkomitmen bahwa pembahasan legislasi di DPR akan melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menargetkan DPR dapat menghasilkan undang-undang yang komprehensif dan adil bagi seluruh pihak.

“Terkait UU Ketenagakerjaan, kami akan berupaya dan berjuang untuk menghadirkan regulasi yang diharapkan bapak-bapak hari ini. Adalah regulasi yang komprehensif, adil, adaptif, dan tentu saja menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kepastian usaha dengan mengintegrasikan keputusan-keputusan yang sedang dilakukan oleh MK,” pungkasnya.