Publik Soroti Besaran Tunjangan DPR, ICW Serukan Keterbukaan Informasi

Arah Baru – Indonesian Corruption Watch (ICW) mengunjungi kantor Sekretariat Jenderal DPR dan DPD pada Kamis (21/8) untuk meminta seluruh dokumen hukum yang menjadi landasan penghasilan anggota DPR, termasuk gaji pokok dan tunjangan.

ICW menduga bahwa selain gaji dan tunjangan, para anggota DPR dan DPD memiliki sumber pendapatan lain yang harus dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada hari Kamis 21 Agustus 2025, ICW telah menyampaikan permohonan informasi kepada Setjen DPR RI dan DPD RI untuk meminta sejumlah dokumen,” kata Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha saat dihubungi, Jumat (22/8).

Baca Juga:

Silaturahmi Strategis BRI Region 6 dan PT Askrindo Perkuat Sinergi Kerja Sama

Saat berkunjung, ICW pertama-tama menuntut dokumen-dokumen regulasi yang memuat rincian mengenai gaji, tunjangan, uang harian, uang representasi, dana pensiun, biaya kunjungan ke daerah pemilihan, dana aspirasi, serta dana reses bagi para anggota legislatif.

Selain itu, mereka juga meminta laporan penggunaan dana reses untuk masa sidang 2024-2025, serta laporan pertanggungjawaban terkait pemanfaatan dana kunjungan ke daerah pemilihan pada periode yang sama.

“Kami menduga para anggota DPR dan DPD menerima uang dalam jumlah besar di samping gaji dan tunjangan. Sehingga, DPR dan DPD perlu membuka informasi besaran uang yang diterima selama mereka menjabat,” kata Egi.

Egi menyatakan bahwa permintaan data tersebut bertujuan untuk memastikan keterbukaan dan tanggung jawab anggota DPR dan DPD terkait tunjangan serta fasilitas yang mereka peroleh, mengingat semua pendapatan itu berasal dari dana negara.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses wawancara setelah menyerahkan surat permohonan ke Sekretariat Jenderal DPR, pihak keamanan sempat menghalangi dan mengganggu. Bahkan, Egi mengaku diusir dari area gedung parlemen.

“Buntut dari tindakan tersebut, kami diusir dari depan gedung Setjen DPR RI ketika sedang di tengah-tengah proses doorstop interview,” katanya.

Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada pendapatan bersih anggota DPR yang dianggap terlalu besar, karena mencakup berbagai tunjangan dan fasilitas dengan total lebih dari Rp100 juta.

Banyak pihak menilai nominal tersebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mayoritas warga yang masih menghadapi kesulitan.