Respons Tuntutan Demo, Prabowo: Penarikan TNI dari Sipil Masih “Debatable

Arah Baru – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa dirinya telah mempelajari daftar tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh masyarakat melalui berbagai aksi unjuk rasa sejak akhir Agustus hingga awal September.

Ia menilai sejumlah tuntutan tersebut dapat diterima, sementara sisanya masih perlu melalui diskusi lebih lanjut. Ia juga menanggapi salah satu usulan terkait pembentukan tim investigasi independen.

“Saya katakan, tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujarnya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (7/9).

Baca Juga:

Amran Sebut Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Berpotensi Rugikan Masyarakat Rp71 Triliun

Prabowo secara khusus memberikan respons terhadap permintaan pembentukan tim investigasi independen dalam kasus Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis milik aparat kepolisian.

“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana,” jelasnya.

Menanggapi tuntutan lain yang meminta penarikan militer dari aktivitas pengamanan sipil, Prabowo mengingatkan bahwa TNI memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.

“Jadi, terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” tegasnya.

Aparat harus proporsional

Prabowo menegaskan pentingnya sikap profesional dan proporsional dari aparat penegak hukum. Ia menyampaikan bahwa jika ada petugas yang bertindak di luar batas, maka mereka harus menghadapi konsekuensi hukum maupun etik.

“Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi, harus proporsional,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengimbau agar aksi demonstrasi dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan.

Ia menyesalkan peristiwa kebakaran yang terjadi di Makassar dan menewaskan beberapa ASN akibat aksi pembakaran gedung DPRD.

“Tapi, sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, ASN yang mati karena kebakaran,” katanya.