Said Abdullah: RAPBN 2026 Hadapi Tantangan Besar dan Defisit Tinggi

Arah Baru – Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengungkapkan bahwa rancangan struktur RAPBN 2026 menghadapi tantangan besar.

Salah satu sorotan utama adalah potensi defisit yang cukup signifikan, diproyeksikan mencapai Rp706 triliun, atau setara dengan 2,53 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat ini sangat menantang,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (11/08/2025).

Baca Juga:

PKS Soroti Korupsi, Judi Online, dan LGBTQ+ dalam Putusan Majelis Syura III

“Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump dan konflik geopolitik yang tak kunjung lerai,” imbuhnya.

Said menambahkan, di dalam negeri, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, yang terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 

Pemerintah, kata Said, juga harus menutup kekurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp80 triliun akibat hilangnya setoran dividen BUMN pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.

“Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional,” tutur politisi PDI perjuangan itu. 

Penting Libatkan Pemerintah

Meski penuh tantangan, Said melihat RAPBN 2026 tetap memiliki peran vital sebagai fondasi pemerintah dalam mendorong pemulihan konsumsi masyarakat, mempertahankan performa ekspor, serta merealisasikan sejumlah agenda prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, hingga layanan kesehatan gratis.

Ia menekankan pentingnya intervensi program semacam ini, mengingat mayoritas tenaga kerja di Indonesia sekitar 54 persen masih berpendidikan maksimal tingkat SMP.

Menurutnya, kebijakan tersebut krusial untuk meningkatkan kualitas SDM, mengubah struktur tenaga kerja nasional, dan memperkuat kemampuan masyarakat tidak hanya dalam menangkap peluang kerja, tapi juga menciptakan usaha sendiri.

“Investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakan ekonomi lebih ekspansif,” pungkas Said. 

Postur RAPBN 2026

Sebagai catatan, pada Juli 2025 lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan awal mengenai kerangka indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2026.

Kesepakatan awal tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dijadwalkan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus mendatang.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, proyeksi pendapatan negara untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan berada di rentang Rp3.094 triliun hingga Rp3.114 triliun.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan akan mencapai kisaran Rp3.800 triliun sampai Rp3.820 triliun. Perbedaan antara keduanya menyebabkan defisit anggaran diperkirakan sekitar Rp706 triliun.

Jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2025, angka-angka dalam RAPBN 2026 menunjukkan peningkatan.

Pendapatan negara pada 2025 diperkirakan sebesar Rp2.865,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, dan hibah sebesar Rp1 triliun.

Sedangkan belanja negara tahun 2025 diprediksi sebesar Rp3.527,5 triliun, yang terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.663,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp864,1 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau sekitar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).