Said Abdullah Tekankan Peran PDIP Hadapi Tingginya Risiko Bencana di Jatim

Arah Baru – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) masa bakti 2025-2030, Said Abdullah, menyatakan bahwa Jawa Timur termasuk wilayah dengan potensi kebencanaan yang sangat besar, mencakup bencana alam maupun bencana akibat aktivitas manusia.

Situasi ini, menurutnya, menuntut partai politik untuk mengambil peran aktif sebagai kekuatan yang siap membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat.

Pernyataan tersebut disampaikan Said setelah kembali mendapatkan mandat memimpin DPD PDI Perjuangan Jatim. Ia menilai tingginya kerentanan bencana di wilayah ini harus direspons dengan kesiapsiagaan struktur partai hingga ke level paling bawah.

Baca Juga:

Komisi II DPR Bahas Usulan E-Voting PDIP, RUU Pilkada Masih Belum Masuk Agenda

“Jawa Timur merupakan provinsi yang tingkat risiko kebencanaannya tinggi, baik kategori natural disaster maupun man made disaster. Sebagai kawasan rawan bencana, partai harus mampu menjadi kekuatan yang bisa diandalkan saat rakyat susah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Said menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan, baik di tingkat DPD maupun DPC. Ia menekankan peningkatan kapasitas dalam hal pencarian, pertolongan, dan respons cepat saat bencana terjadi.

“Ukuran kinerja Baguna ke depan adalah kecepatan SAR dan kehandalan tanggap bencana,” sambungnya.

Tak hanya penanganan darurat, Said juga menekankan perlunya upaya pencegahan melalui mitigasi bencana yang terintegrasi sejak tahap perencanaan pembangunan. Ia meminta para kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPRD maupun kepala daerah agar menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas utama dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR),” tegasnya.

Ia menambahkan, partainya akan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan serta pemanfaatan APBD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memastikan prinsip pengurangan risiko bencana telah diterapkan secara konkret.

“DPD partai akan mengecek satu per satu perencanaan, program, APBD, dan kelembagaannya, apakah sudah mengakomodasi konsep DRR,” jelasnya.

Menurut Said, mitigasi bencana merupakan faktor kunci dalam menekan jumlah korban jiwa dan kerugian materiil masyarakat, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen partai untuk hadir secara nyata dalam upaya perlindungan terhadap rakyat.