Tak Lagi Diblokir, Menteri PU: Pemerintah Siapkan Rp 14 Triliun Untuk IKN

Arah Baru – Pemerintah akan mengucurkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), setelah sebelumnya sempat terhambat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran yang disiapkan mencapai Rp 14 triliun.

Kini, hambatan pada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di IKN telah teratasi. Menteri Pekerjaan Umum, Dody, menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Sebelumnya, proses penganggaran terhambat karena perdebatan terkait kebijakan anggaran pada awal pemerintahan.

“Ada masalah politik anggaran yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan. Nggak ada, nggak jadi diblok,” kata Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Baca Juga:

Di Hadapan Alumni HMI, Tamsil Linrung Tekankan Pentingnya Kolaborasi Sipil-Militer

Dody mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran tidak hanya berdampak pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga pada anggaran kementerian dan lembaga lainnya. Proses penyelesaian anggaran melibatkan kerjasama dengan DPR dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kelancaran proyek-proyek pemerintah

Namun ia memastikan, saat ini proses politik anggaran tersebut telah selesai, tinggal proses-proses akhir. Selaras dengan itu, dalam waktu dekat Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan beberapa dirjen akan terbang ke IKN.

menyelesaikan pembangunan proyek-proyek penugasan sebelumnya, bukan membangun baru. Adapun proyek-proyek yang dimaksud seperti Sumbu Tripraja, Kawasan Legislatif dan Yudikatif, hingga tahapan finishing dari bangunan Istana Garuda dan Istana Negara.

Sebagai informasi, anggaran PU yang terkena blokir perlu dipergunakan untuk pelunasan maupun pembayaran uang muka untuk proyek-proyek dengan Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) ataupun Single Year Contract (SYC).

“Memang keseluruh dana pembangunan infrastruktur kita kan terblokir, sehingga kita belum bisa melakukan pembayaran. Tapi logikanya yang terblokir itu kan di tahun 2025 ini,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

“Tapi kemarin di tahun 2024 mungkin ada untuk yang uang muka sudah dibayar, pembayaran yang progresnya sampai sekian. Itu berarti kan pelaksanaannya dia tetap bisa berjalan yang diharapkan nanti dalam MYC itu ada prosentase yang akan dibayarkan setelah progres di tahun 2024 kemarin,” sambungnya.

Diana mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap menghimpun data kebutuhan untuk kontrak pembangunan tersebut. Diperkirakan totalnya mencapai Rp 14 triliun.

“Dari ABCP (ditjen-ditjen Kementerian PU) itu mungkin masih ada Rp 14 triliunan. Rp 14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya. Saya kemarin memang merapatkan ini kira-kira langkah-langkahnya seperti apa untuk ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pemblokiran sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang dialami seluruh kementerian di awal tahun. Mekanismenya, Kementerian PU harus melapor ke DPR untuk disetujui pagunya. Barulah dari sana dilakukan sejumlah riviu sebelum akhirnya blokir atau bintang bisa dibuka oleh Kementerian Keuangan.