Ketua DPP PDIP : PSI Partai Kecil Dan Pengganggu

Arah Baru – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah melontarkan sindiran yang pedas terhadap Partai Solidaritas Indonesia yang menurutnya Partai yang dipimpin oleh Giring Nidji tersebut hanya partai yang kecil dan kerap mengganggu.

Said mencontohkan bahwasanya bentuk gangguan yang dilakukan oleh PSI seperti misalkan ke Kaesang dan juga masalah kontrak politik ke Ganjar yang baru-baru ini di sampaikan oleh Ade Armando yang merupakan Kader PSI.

“Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu. Bukan hanya itu, ganggu Kaesang, habis itu soal kemudian kontrak politik Ganjar,” kata Said Abdullah pada Selasa (13/06/2023).

Baca Juga:

AkuSign Perkuat Ekosistem Tanda Tangan Digital untuk Dukung Keamanan Transaksi Elektronik di Indonesia

Sebelumnya diketahui bahwasanya Ade Armando mengungkapkan bahwasanya dirinya mendapatkan kabar bahwa jika Ganjar menjadi presiden, komposisi menteri telah diatur oleh PDIP. Sehingga dirinya meminta klarifikasi terhadap hal tersebut.

“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah,” kata Ade sebagaimana dilansir dari akun Twitternya.

Cuitan Adee ditanggapi oleh Said yang merasa bahwa partainya telah pernah membuat kontrak politik dengan Ganjar sebagaimana yang disampaikan oleh Ganjar.

“Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan ‘Jar’, ketika Pak Ganjar menceritakan itu, ‘topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional, kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan’. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk ibu ketua umum terhadap Ganjar,” ujarnya.

Bahkan Said juga menuturkan bahwasanya PDIP pun tidak mengatur Jokowi dalam hal penentuan Menteri, karena menurutnya hal tersebut bukan kebiasaan dari PDIP sendiri.

“Tapi di-framing lagi ada kontrak politik, menteri strategis, itu bukan karakter PDIP selama ini. Ketika dengan Bapak Presiden Jokowi dua periode menterinya PDIP apa saja sih? Menkumham, Mendagri, Menpan RB, Mensos. Sehingga salah alamat,” tandasnya.