Media Arahbaru
Beranda Berita Jokowi sebut Presiden Boleh Berkampanye, Ini Penjelasan KPU

Jokowi sebut Presiden Boleh Berkampanye, Ini Penjelasan KPU

Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Sumber : Istimewa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penjelasan terkait beredarnya informasi mengenai boleh atau tidaknya presiden berkampanye.

Menurut anggota KPU RI Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, dikutip Arahbaru, Rabu (24/01/2024).

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi sebagai berikut:

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Karena itu, undang-undang tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara.

Selain itu, dia menyatakan bahwa presiden dan menteri harus cuti jika mereka akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya.

Idham menyatakan bahwa presiden dan menteri dapat menggunakan fasilitas pengamanan karena UU Pemilu memberikan pengecualian untuk hal ini.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa hak demokrasi dan politik presiden dan menteri memungkinkan mereka untuk berkampanye selama mereka tidak menggunakan fasilitas negara.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.(*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

error: Content Dilindungi Undang Undang Dilarang Untuk Copy!!