Kemenkop Dorong Data Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih

Arah Baru – Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana membangun sistem data yang terverifikasi guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menekankan bahwa tanpa data yang valid dan detail, peran koperasi desa dalam mengurangi kemiskinan menjadi kurang maksimal karena tak menyentuh akar persoalan secara langsung.

Baca Juga:

Optimisme Menguat! Industri Tekstil Indonesia Tunjukkan Kinerja Solid di 2025

“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry.

Kekhawatiran muncul karena desa belum memiliki sistem pendataan yang mampu merepresentasikan kebutuhan warganya secara detail dan terukur.

Ferry menekankan bahwa keberadaan data desa yang presisi harus dijadikan acuan utama dalam merancang dan menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia juga menyoroti pentingnya data yang valid dan lengkap sebagai landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.

“Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.

Belajar dari Tiongkok

Dalam paparannya, Ferry mencontohkan bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur.

“Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari,” ujar Ferry.

Ia juga menyoroti bagaimana berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial belum optimal hasilnya karena tidak dibarengi dengan akurasi data sasaran.

“Sama halnya dengan koperasi desa. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” katanya.

Ajak Komisi VI DPR

Ferry mendorong Komisi VI DPR RI untuk berkolaborasi dalam merancang peta jalan nasional guna memperkuat koperasi di tingkat desa dengan landasan data yang akurat.

Ia mengusulkan penyelenggaraan simposium sebagai ruang dialog untuk merumuskan pentingnya ketersediaan data yang presisi sebagai dasar dalam merancang kebijakan.

“Saya berharap hal ini menjadi perhatian dalam rapat hari ini kita butuh forum bersama untuk membahas urgensi data desa yang valid dan terukur,” ujarnya.