Mulai 2026, 80 Persen Beasiswa LPDP Diprioritaskan untuk Bidang STEM

Arah Baru – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengarahkan kembali kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Mulai 2026, sekitar 80 persen alokasi beasiswa LPDP akan diprioritaskan bagi penerima yang menempuh pendidikan di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Selain itu, program beasiswa tersebut juga akan difokuskan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), semikonduktor, hilirisasi, maritim, hingga manufaktur maju.

“Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi,” kata Purbaya dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

Kemenhub Siapkan 39 Bandara Baru, Total Bandar Udara Nasional Jadi 296

Kemenkeu Kolaborasi Riset dengan Kampus

Selain memperkuat pengembangan SDM, Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan juga terus mendorong penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian dan data. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kemenkeu menghadirkan Center of Public Finance Research yang menjadi wadah kolaborasi antara para peneliti dan unit-unit di lingkungan kementerian. Melalui kerja sama ini diharapkan lahir kebijakan yang lebih tepat sasaran, kredibel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, serta masyarakat dalam mendukung pemanfaatan APBN demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ucapnya.

Komitmen Pemerintah Jaga APBN Tetap Sehat

Purbaya mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Menurutnya, APBN memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong produktivitas dan investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan kondisi fundamental ekonomi nasional masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen dengan tingkat inflasi sebesar 3,08 persen.

“Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya.

Saat ini, APBN difokuskan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, memberdayakan desa, koperasi, dan UMKM, memperkuat sektor pertahanan, serta mempercepat investasi dan perdagangan.