PARADOKS GERAKAN PEREMPUAN DI TUBUH HMI MPO

Arah Baru – Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan di lingkungan organisasi kemahasiswaan Islam seharusnya telah bergerak menuju tahap yang lebih substantif. Fokus pembahasan semestinya tidak lagi berkutat pada boleh atau tidaknya perempuan tampil di ruang publik, melainkan pada bagaimana organisasi membangun kapasitas intelektual dan kepemimpinan kader perempuan secara serius.

Realitas di tubuh Korps HMI-Wati (Kohati) HMI MPO justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Sebagian kader perempuan masih terjebak dalam konstruksi berpikir yang membatasi ruang geraknya sendiri.

Tradisi intelektual HMI pada dasarnya dibangun di atas semangat pembebasan dan transformasi sosial. Karena itu, pembatasan terhadap perempuan melalui kultur subordinatif sesungguhnya bertentangan dengan watak dasar gerakan kader.

Baca Juga:

Laporan Orang Hilang di Makassar, Seorang Pria Asal NTB Belum Diketahui Keberadaannya

Fenomena tersebut menghadirkan paradoks yang menarik. Di banyak ruang diskusi internal, HMIwan dalam tubuh HMI MPO justru memperlihatkan pandangan yang lebih terbuka terhadap penguatan posisi perempuan. Dukungan terhadap perempuan untuk memimpin forum, terlibat dalam pengambilan kebijakan, hingga tampil dalam ruang politik organisasi semakin terlihat. Kesadaran mengenai pentingnya perempuan progresif mulai tumbuh di kalangan kader laki-laki. Akan tetapi, resistensi terhadap gagasan tersebut justru kerap muncul dari internal Kohati sendiri.

Narasi mengenai “kodrat perempuan” sering diposisikan secara sempit dan normatif. Perempuan diarahkan untuk memahami dirinya sebatas pada fungsi domestik. Ambisi kepemimpinan dipandang sebagai bentuk pelampauan terhadap laki-laki. Aktivisme perempuan dianggap berpotensi menggeser tatanan relasi gender yang mapan. Akibatnya, ruang gerak perempuan dalam organisasi menjadi terbatas bukan karena larangan struktural formal, melainkan karena konstruksi budaya yang terus direproduksi secara internal.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya krisis kesadaran kritis di tubuh kader perempuan. Kohati yang seharusnya menjadi ruang emansipasi intelektual perlahan kehilangan daya transformasinya. Orientasi kaderisasi tidak lagi diarahkan untuk membentuk perempuan sebagai subjek perubahan sosial, melainkan sekadar menjaga stabilitas nilai-nilai konservatif organisasi. Situasi demikian menyebabkan kader perempuan tumbuh dalam kultur kehati-hatian berlebihan terhadap ruang kepemimpinan.

Padahal sejarah gerakan Islam maupun sejarah kebangsaan Indonesia memperlihatkan keterlibatan aktif perempuan dalam perjuangan sosial dan politik. Perempuan tidak pernah hadir hanya sebagai pendamping simbolik. Perempuan menjadi aktor penting dalam produksi gagasan, mobilisasi massa, hingga pengambilan keputusan strategis. Karena itu, pembatasan terhadap perempuan atas nama moralitas organisasi sesungguhnya bertentangan dengan semangat intelektual gerakan mahasiswa itu sendiri.

Ketertinggalan Kohati HMI MPO dibandingkan Kohati di lingkungan HMI Dipo juga menjadi persoalan yang sulit dibantah. Dalam berbagai forum akademik dan gerakan sosial, kader perempuan HMI Dipo relatif lebih aktif membangun diskursus mengenai politik perempuan, kepemimpinan publik, kesetaraan partisipasi, serta penguatan kapasitas intelektual perempuan muda. Dinamika tersebut menunjukkan adanya keterbukaan organisasi terhadap perubahan sosial yang terus berkembang. Pada banyak forum strategis organisasi, keterlibatan kader perempuan sering kali masih ditempatkan pada posisi administratif dan simbolik. Ruang pengambilan keputusan substantif tetap didominasi laki-laki, sementara keberanian perempuan tampil memimpin forum justru sering dipandang sebagai bentuk pelampauan batas sosial.

Sebaliknya, sebagian ruang kaderisasi Kohati MPO masih disibukkan oleh pembahasan normatif yang cenderung defensif terhadap perubahan zaman. Energi kader perempuan akhirnya habis untuk mempertahankan legitimasi budaya konservatif dibanding membangun keberanian intelektual. Akibatnya, Kohati kehilangan relevansi sebagai ruang produksi pemikiran perempuan Islam progresif.

Persoalan utama sebenarnya tidak terletak pada identitas keislaman organisasi. Permasalahan tersebut juga tidak berkaitan dengan kodrat biologis perempuan. Akar masalahnya berada pada cara memahami relasi gender secara kaku dan ahistoris. Tafsir sosial mengenai perempuan diperlakukan sebagai kebenaran final tanpa ruang kritik dan pembaruan pemikiran. Situasi tersebut melahirkan budaya subordinasi yang diterima secara sadar oleh sebagian perempuan sendiri.

Organisasi mahasiswa seharusnya menjadi ruang pembebasan berpikir. Tradisi intelektual HMI dibangun di atas semangat pembaruan sosial dan keberanian mengoreksi realitas yang tidak adil. Kohati semestinya mengambil posisi sebagai pusat pengembangan pemikiran perempuan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kader perempuan perlu didorong menjadi pemimpin gagasan, penggerak organisasi, serta aktor strategis dalam ruang sosial politik.

Kaderisasi perempuan yang hanya menanamkan kepatuhan tanpa keberanian berpikir kritis pada akhirnya akan melahirkan generasi perempuan yang kehilangan daya tawar intelektual. Organisasi memang dapat mempertahankan stabilitas internal dalam jangka pendek. Akan tetapi, dalam jangka panjang, kultur tersebut justru mempercepat kemunduran gerakan perempuan di tubuh organisasi.

Tentu tulisan ini bukan generalisasi terhadap seluruh kader Kohati MPO. Banyak kader perempuan MPO yang progresif, cerdas, dan memiliki keberanian intelektual luar biasa. Namun harus diakui, kultur organisasi yang terlalu defensif terhadap perubahan membuat gerak perempuan sering terhambat oleh tembok internalnya sendiri.

Kohati membutuhkan refleksi mendasar terhadap arah gerak kaderisasinya. Perempuan tidak cukup ditempatkan sebagai simbol pelengkap organisasi. Perempuan harus diposisikan sebagai subjek utama perubahan sosial. Kesadaran tersebut penting agar Kohati tidak terus tertinggal dari perkembangan pemikiran perempuan muda yang kini semakin kritis, terbuka, dan progresif dalam membaca realitas sosial-politik.

Pada situasi demikian, wajar apabila sebagian kader perempuan kehilangan hasrat untuk membesarkan Kohati. Sebab organisasi yang gagal memberi ruang tumbuh bagi perempuan pada akhirnya hanya akan melahirkan kader yang patuh, bukan kader yang visioner.