Presiden Prabowo Pimpin Rapat Tindak Tegas Kasus Beras Oplosan di Indonesia

Arah Baru – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025.

Agenda rapat tersebut fokus pada laporan pelanggaran kualitas beras premium dan medium, termasuk kasus beras oplosan yang beredar di pasar.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana sebanyak 212 merek gagal memenuhi standar pemerintah.

Baca Juga:

Menkeu Ultimatum Produsen Rokok Ilegal Beralih ke Jalur Legal Paling Lambat Mei

Selain itu, ditemukan pula kadar patahan beras (broken) yang jauh melebihi batas aturan yang berlaku.

“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” jelas Amran usai rapat, dikutip dari siaran pers, Kamis (31/7/2025).

Arahan Tegas Prabowo

Menteri Pertanian menegaskan bahwa sanksi keras akan diberikan kepada siapa saja yang terbukti melanggar aturan. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan penindakan tegas terhadap pelanggaran standar beras premium dan medium.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” jelas Amran.

“Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” sambung dia.

Kerugian Beras Oplosan Capai Rp100 Triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Jaksa Agung dan kepolisian agar menyelidiki secara menyeluruh para pelaku pengoplosan beras.

Ia menegaskan agar pelaku yang menipu konsumen dengan menjual beras biasa sebagai beras premium segera diberikan tindakan hukum tegas.

“Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya,” kata Prabowo saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo Jawa Tengah, Minggu 20 Juli 2025.

“Ini pelanggaran, ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” sambungnya.

Ia menyatakan bahwa kerugian yang diderita masyarakat dari kasus tersebut mencapai Rp100 triliun per tahun. Prabowo menilai aksi para pengusaha pengoplos beras sebagai kejahatan ekonomi serius yang sangat merugikan rakyat.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Rp100 triliun tiap tahun berarti 5 tahun Rp1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa,” tuturnya.

Menurutnya, dana sebesar Rp1.000 triliun mampu memberantas kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan menindak tegas para pelaku usaha beras yang melakukan kecurangan, tanpa pengecualian.

“Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu,” jelas Prabowo.