Sinergi BPS-Kemensos Ditingkatkan, DTSEN Jadi Fondasi Kebijakan Berkeadilan

Arah Baru – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) mempererat kerja sama dalam memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penguatan sistem DTSEN harus melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga provinsi serta kabupaten dan kota.

“Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga:

Heboh Harga Gas 3 Kg Rp19 Ribu di Ciakar Tangerang, Pengelola Koperasi Merah Putih Beri Penjelasan Resmi

Pernyataan tersebut disampaikan Amalia saat membuka Rapat Koordinasi Nasional DTSEN yang berlangsung di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, dihadiri oleh ratusan perwakilan BPS dan dinas sosial dari berbagai daerah di Indonesia.

Amalia menjelaskan bahwa sinergi antara BPS dan Kemensos sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Berdasarkan instruksi tersebut, BPS bertanggung jawab memastikan tersedianya satu basis data sosial ekonomi nasional, sementara Kemensos berperan sebagai mitra utama dalam pelaksanaannya.

Ia menyampaikan bahwa Kemensos telah mulai memanfaatkan DTSEN dalam proses penyaluran bantuan sosial sejak Triwulan II 2025.

Saat ini, sistem tersebut terus diperbarui dan dikembangkan secara bersama-sama agar semakin akurat dan komprehensif.

“DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Amalia juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungannya dalam mempercepat proses integrasi data sejak BPS menerima mandat resmi pada 30 Oktober 2024.

“Saya ingat sekali Pak Mensos langsung mengecek sendiri ke saya proses aliran data dari Kemensos ke BPS, sudah ngalir belum datanya. Artinya betapa concern-nya beliau terhadap DTSEN,” kata Amalia.

Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Statistik untuk Keadilan Sosial”, yang menggambarkan peran BPS sebagai penyedia data nasional serta peran Kemensos dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia.

“Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data,” jelasnya.

Untuk mendorong kolaborasi nyata, Amalia menuturkan bahwa panitia secara khusus menempatkan peserta BPS dan dinas sosial berdampingan agar komunikasi dan diskusi dapat terjalin lebih efektif. “Posisi menentukan kolaborasi, dan posisi menentukan prestasi,” ucap Amalia.

Menutup sambutannya, Amalia mengajak seluruh peserta untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun sistem data nasional yang terpercaya, terkini, dan berguna bagi masyarakat luas.

“Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, kita mampu memastikan setiap data yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta jajaran pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk pejabat tinggi dari kedua lembaga tersebut.