Singgung Kasus Hasto, PDIP: Hukum Masih Mengangkangi Kita

Arah Baru – Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, mengangkat isu hukum yang dialami Sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, saat memperingati 29 tahun tragedi kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Ia menyatakan bahwa PDIP merasa keadilan hukum masih belum terwujud sejak era reformasi.

“Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita. Hukum masih mengangkangi partai kita,” kata Ribka di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

Karena itu, Ribka menegaskan bahwa perjuangan PDIP masih jauh dari tuntas. Ia menilai bahwa reformasi yang berjalan saat ini hanya sebatas wacana belaka dan pada kenyataannya tidak berbeda dengan masa Orde Baru.

Baca Juga:

Hasto Tegaskan Pentingnya Demokrasi dan Ruang Kritik di Indonesia

“Masih sama dengan Orde Baru, bahkan lebih parah. Jadi, tetap kuatkan soliditas kita Banteng tidak boleh ngambek, banteng tidak boleh cengeng,” ujar dia.

Dukung Penetapan Peristiwa Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM berat

Ribka menegaskan bahwa PDIP tetap solid mendukung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap Kepala Badan Sejarah PDIP, Bonnie Triyana, yang terus memperjuangkan pengakuan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.

Selain Ribka dan Bonnie, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus turut hadir dalam acara tabur bunga dan doa bersama. Tak ketinggalan, sejumlah saksi sejarah dari peristiwa 27 Juli 1996 juga ikut ambil bagian dalam prosesi tersebut.

“Buktikan, 27 Juli tidak lupa, kita tetap menuntut supaya peristiwa 27 Juli menjadi pelanggaran HAM berat. Kita mendukung Bung Bonnie supaya tetap kuat untuk memperjuangkan 27 Juli menjadi pelanggaran HAM Berat,” ungkapnya.

Tonggak Awal Reformasi

Ribka menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli adalah titik penting yang melahirkan reformasi. Menurutnya, tanpa kejadian 27 Juli 1996, reformasi tidak akan terjadi.

“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah eror,” ucapnya.