Surya Paloh: MK Telah Mencederai Kedaulatan Rakyat

Arah Baru – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melontarkan kritik tajam atas keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Ia menilai langkah MK tersebut sebagai bentuk kelengahan yang sangat fatal.

“Sudah jelas, MK teledor dan melakukan pencurian terhadap kedaulatan rakyat,” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

Partai NasDem secara lantang menyuarakan penolakannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, seraya menyayangkan bahwa lembaga yang seharusnya menjadi pelindung konstitusi justru mengeluarkan keputusan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan semangat kedaulatan rakyat.

Baca Juga:

Komisi I DPR Lanjutkan Uji Kelayakan 12 Calon Dubes Indonesia Hari Ini, Minggu 6 Juli

“Kita juga bingung, mengapa MK yang diisi oleh orang-orang hebat, pemikir-pemikir hebat, bisa sampai pada putusan seperti itu. Kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah ada pengaruh dari luar?” lanjutnya.

Surya Paloh menyoroti urgensi menghidupkan kembali semangat bersama dalam menjaga kemurnian konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa Partai NasDem tidak ragu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam mengambil keputusan.

Nasdem Kawal Konstitusi

“NasDem berani menyatakan, MK amat sangat salah. Kita bahkan meminta agar MK dipanggil dan ditanya: mengapa putusan itu dibuat? Apakah ada titipan untuk bermain-main dalam keputusan ini? Kita tidak tahu, namun rakyat berhak mendapatkan kejelasan.”

Ia menegaskan bahwa partainya akan tetap berkomitmen menjaga konstitusi serta memastikan setiap kebijakan yang menentukan arah demokrasi bangsa tetap berpijak pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kedaulatan rakyat.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menetapkan pemisahan antara penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Gugatan tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan dibacakan dalam sidang putusan yang digelar Kamis, 26 Juni 2025, di ruang sidang pleno MK.