Usai Kasus Beras Oplosan, Pramono Instruksikan Penarikan Beras Food Station

Arah Baru – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan penarikan beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya dari peredaran.

Keputusan ini diambil setelah Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, resmi menjadi tersangka dalam kasus beras oplosan.

“Bagaimana dengan hal yang sudah terjadi di lapangan? Kalau bisa ditarik saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono Anung di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

Baca Juga:

Transjakarta Ubah Operasional Koridor 1 Saat Yellow Run, Sejumlah Halte Tidak Beroperasi Sementara

Pengganti Dirut Food Station

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Karyawan Gunarso memilih mengakhiri masa jabatannya sebagai Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya. Pengunduran dirinya mendapat persetujuan dari Pramono.

“Direktur Utama yang sebelumnya, sebelum ini sudah mengajukan surat pengunduran diri termasuk Direktur Operasinya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Dan saya sudah menyepakati, menyetujui dan saat itu,” jelas Pramono.

Pram menambahkan, untuk mengisi kekosongan kursi Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya, Direktur Keuangan dan Umum PT Food Station Julius Sutjiadi diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut PT Food Station.

“Sehingga demikian untuk hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum kami memberikan support dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap dan juga mendalami, memutuskan apapun yang akan menjadi keputusan pemerintah Jakarta akan memberikan support sepenuhnya,” kata dia.

3 Pejabat PT Food Station jadi Tersangka

Sebagai catatan, Satgas Pangan Polri telah menetapkan tiga pejabat PT Food Station sebagai tersangka dalam kasus beras oplosan.

Mereka adalah Dirut Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, serta Kepala Seksi Quality Control yang berinisial RP.

Ketiganya diduga terlibat dalam perdagangan beras yang tidak memenuhi standar SNI 6128:2020 serta melanggar beberapa aturan terkait kualitas pangan.