Usulan Hak Angket Bergulir di Rapat Paripurna DPR

Arahbaru – Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna pada Selasa (04/03/2024). Fraksi parpol yang menyatakan usulan tersebut adalah PKS, PKB, dan PDIP. 

Anggota Komisi VI DPR RI F-PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan Hak angket itu guna mengusut kecurangan Pemilu 2024.

“Isu hak angket pada dasarnya muncul, mencuat dan terus menerus menggelinding di tengah masyarakat saat kita masih sidang reses. Hari ini adalah sidang pertama sidang pembukaan setelah kita reses,” kata Luluk.

Baca Juga:

Rachmat Gobel Jadi Saksi Kasus Tom Lembong

Luluk menyampaikan bahwa pihaknya belum memulai pendalaman dengan fraksi lainnya dalam menggulirkan hak angket. Hal itu pun diakuinya membutuhkan waktu dan usulan di Rapat Paripurna DPR merupakan sebuah awalan.

“Sikap itu harus dianggap sebagai sikap kami dari PKB, bukan sikap pribadi seorang Luluk untuk mengajukan dan mendukung hak angket, tetapi juga sikap Fraksi PKB,” ujar Luluk. 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur menyampaikan perihal pengguliran hak angket dugaan kecurangan pada rangkaian Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024.

“Ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Aus di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Dia beralasan bahwa Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi tersebut mestinya dijaga agar terlaksana dengan langsung umum bebas rahasia jujur, dan adil.

Hak angket juga disuarakan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Dalam interupsinya di tengah Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

“Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Bima. (*)