Walhi: Kenaikan Tarif KRL Akan Tingkatkan Polusi Udara di Jakarta
Arahbaru – Rencana pemerintah menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) mendapat kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta.
Walhi Jakarta mengatakan kenaikan tarif KRL akan mendorong kenaikan beban polusi udara di Jakarta.
“Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta,” kata Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah yang dikutip dari Antara, Senin (02/01/2023).
Ia menuturkan kenaikan tarif KRL yang kini tengah digodok Kementerian Perhubungan bisa memicu budaya enggan naik transportasi publik, terkhusus KRL.
Di sisi lain, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Ia menegaskan subsidi tiket KRL tidak hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.
Menurutnya, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.
“Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya,” ujar Aminullah.
Lebih lanjut ia berpendapat daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di Jalanan.
“Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit,” ucap Aminullah.
“Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang,” imbuhnya. (*)