Demo di Bandung: Petani dan Aktivis Kritik Kerusakan Lingkungan dan Ketimpangan Agraria
Arah Baru – “Rebuan leuweung, rebuan sungai, dilebok ku maranehna, can sarebeuh keneh”
Di depan Gedung Sate, Bandung, seorang peserta aksi menggelar dialog teatrikal yang menyuarakan kekhawatiran atas kerusakan hutan dan sungai akibat eksploitasi berlebihan oleh perusahaan besar di Jawa Barat.
Aksi ini berlangsung pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa, 10 Juni 2025, yang diikuti oleh ratusan orang.
Baca Juga:
Para peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari petani, aktivis, mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat lain, berkumpul untuk menyampaikan berbagai isu lingkungan seperti perubahan fungsi lahan dan penguasaan tanah yang merugikan masyarakat lokal.
Menurut Wahyudin ‘Iwank’, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang mewakili massa aksi, sekitar 50 organisasi masyarakat turut serta dalam demonstrasi tersebut.
Iwank menegaskan pentingnya Pemerintah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan dan penguasaan tanah di wilayahnya.
“Kami 1,6 juta hektare penyusutan tutupan lahan di Jawa Barat,” klaim dia. “Pemerintah sudah harus mengevaluasi penguasaan tanah yang dilakukan oleh Perhutani maupun PTPN”.
Dalam konferensi pers yang digelar bersama, mereka menyoroti berbagai persoalan lain, termasuk praktik penyalahgunaan lahan dan alih fungsi yang kurang transparan.
Banyak tanah negara yang semula dikelola oleh Perhutani kini telah berubah fungsi menjadi perumahan mewah, area pengembangan properti, dan pusat komersial, khususnya di daerah Karawang dan Cikampek.
Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup dari tanah tersebut harus kehilangan mata pencaharian sebagai petani.
Reforma agraria yang sejatinya bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah kepada rakyat kecil dinilai gagal total. Berbagai kebijakan pemerintah dianggap kurang pro-rakyat, di mana proses reforma agraria kini bertransformasi menjadi proyek yang minim partisipasi masyarakat.
Selain itu, aksi tersebut juga mengangkat isu perlakuan tidak adil terhadap buruh perkebunan dan kesenjangan ekonomi. Sebagian besar pekerja PTPN melaporkan kondisi kehidupan yang buruk, dengan upah rendah dan tempat tinggal yang tidak memadai.
Dalam tuntutannya, para peserta aksi menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti sejumlah permintaan mereka untuk memperbaiki situasi ini.
1. Evaluasi ulang klaim Perhutani atas tanah negara terutama desa-desa yang seharusnya dikelola oleh rakyat.
2. Amandemen UU No. 41 Tahun 1999, agar penunjukan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan agraria, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Meninjau ulang izin-izin pembangunan di kawasan konservasi, seperti bandara di Pangandaran dan proyek wisata di Kampus Pasar Turis.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
