Desak Audit Sistem Real Count KPU, Timnas Amin Lengkapi Seruan serupa TPN Ganjar-Mahfud
Timnas Amin (Anies-Muhaimin) kembali menegaskan pentingnya audit investigasi terhadap persoalan real count KPU. Sistem rekapitulasi KPU itu ditemukan sejumlah salah hitung, berujung penggelembungan suara ke paslon tertentu.
Desakan ini melengkapi seruan serupa yang disampaikan TPN Ganjar-Mahfud. Bahkan, TPN Ganjar mendesak DPR mengambil perannya melakukan pengawasan dengan memanggil KPU.
Baca Juga:
Terkait dengan permintaan audit forensik, Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya sudah dua kali mengirim surat meminta audit forensik kepada KPU, dan satu surat yang sama kepada Bawaslu.
“Surat tidak pernah dijawab (KPU). Kepada Bawaslu untuk melakukan audit [sistem],juga tidak dilakukan,” ucap Bambang Widjojanto di markas Timnas AMIN di Jakarta, Jumat (16/02/2024).
Baca Juga:
Terkait dengan banyaknya temuan kejanggalan dalam proses penghitungan di Sirekap KPU, Bambang memperingatkan kembali KPU untuk menanggapi hal ini lebih serius. Timnas Amin, kata dia, juga sudah siap membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami siap dengan tim forensiknya [timnas AMIN], karena selama ini audit IT terhadap sistem KPU tidak pernah dilakukan,” jelas Bambang.
Baca Juga:
Bambang mengingatkan hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu kali ini. Situasi serupa juga terjadi di pemilu 2019. Saran Bambang, segera dibentuk badan indepen untuk mengurus hal ini agar kejadian seperti ini tidak berulang pada pemilu lima tahun mendatang
“Kalau mau, [kalau] nggak percaya sama ahli cyber-nya para calon, bentuk saja badan independen, Expertise of the cybercrime, untuk terlibat di situ, kan untuk kepentingan bersamam” jelasnya.
Baca Juga:
Seperti diketahui, Timnas Amin melakukan kajian forensik terhadap server Komisi Pemilihan Umum (KPU) menduga ada penggelembungan suara yang dilakukan pada sistem teknologi informasi (TI).
“Kami menduga ada sistem algoritma yang sudah di-setting untuk pemenangan di Paslon tertentu yang secara otomatis pasti di atas 50%,” ujar Bambang.
Baca Juga:
Di sisi lain, KPU mengakui ada persoalan salah hitung dalam real count.
Namun demikian, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengklaim kesalahan hitung hanya terjadi pada 2.325 TPS. Adapun total TPS seluruh Indonesia berjumlah 823.236 TPS. Selain itu, soal temuan penggelembungan suara yang terjadi pada aplikasi Sirekap, Hasyim berdalih kesalahan sistem konversi otomatis yang dimiliki aplikasi.(*)
Baca Juga:
Artikel Terkait
