Insiden Tragis di Ponpes Al Khoziny, Komisi VIII DPR Minta Evaluasi Sistem Perizinan

Arah Baru – Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan keprihatinannya atas insiden runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri. Ia mengakui adanya kelalaian dalam proses konstruksi pesantren tersebut.

“Kalau ditanya apakah ada kesalahan atau kelalaian, jawabannya pasti iya. Struktur bangunannya jelas kurang memenuhi standar,” ujar Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Marwan menegaskan bahwa kelalaian tidak hanya berasal dari pihak pondok pesantren saja, tetapi juga pemerintah dan DPR yang dianggap kurang melakukan pengawasan dalam pembangunan.

Baca Juga:

UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa FH, Gandeng KemenPPPA Tangani Kasus Serius

“Kelalaian ini tidak hanya terjadi di pesantren, karena ada pihak berwenang yang seharusnya memastikan kelayakan bangunan melalui izin mendirikan bangunan (IMB),” jelasnya.

“Kenyataannya, kita membiarkan pesantren membangun tanpa pengawasan dan panduan yang memadai,” tambahnya.

Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memperbaiki tata kelola dan memperlancar proses perizinan bangunan pesantren.

“Bisa jadi pesantren merasa sulit mendapatkan izin resmi sehingga mereka membangun sendiri tanpa izin. Mungkin mereka juga beranggapan izin itu tidak penting,” katanya.

“Kalau ditelusuri, pesantren memang bersalah, tapi pemerintah juga lalai dalam pengawasan. Termasuk kami di Komisi VIII, yang seharusnya memberikan perhatian lebih,” tambah Marwan.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan proses evakuasi puing-puing reruntuhan pesantren selesai pada Senin (6/10). Proses pembersihan saat ini sudah mencapai 75%.

Untuk memberikan transparansi kepada keluarga korban dan publik, BNPB menyiarkan langsung evakuasi selama 24 jam penuh.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menyatakan ini adalah kali pertama sepanjang kariernya evakuasi dilakukan secara terbuka.

“Target kami hari ini adalah menyelesaikan pencarian korban dengan koordinasi Basarnas dan Kodim yang telah mengatur jadwal evakuasi,” kata Budi saat konferensi pers di Posko BNPB, Senin (6/10).

Hingga saat ini, data sementara mencatat 54 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini, dan 13 lainnya masih dalam proses pencarian.