KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang Korupsi Bank BJB ke Ridwan Kamil saat Jadi Gubernur

Arah Baru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya aliran uang yang diterima Ridwan Kamil dalam skandal dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023 saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Kemudian bagaimana saudara RK bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat,” tegas Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

Asep membeberkan bahwa selama memimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil diduga menginstruksikan permintaan dana nonbujeter kepada komisaris dan direktur utama Bank BJB.

Baca Juga:

Penyidikan Berlanjut, KPK Lakukan Penggeledahan di Kantor Imigrasi Jaksel Terkait Perkara Silmy Karim

“Bank Jabar ini (Bank BJB), salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan nonbujeter. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu,” paparnya.

Mengacu pada data Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menguasai saham mayoritas sebesar 38,52 persen.

5 Tersangka Ditetapkan

Dalam kasus korupsi Bank BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH), serta pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan pengendali agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Kerugian Negara Tembus Rp 222 Miliar

KPK memperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 222 miliar dalam kasus korupsi tersebut.
Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah kediaman Ridwan Kamil dalam rangka penyidikan, menyita berbagai barang bukti termasuk sepeda motor dan mobil.

Hingga Rabu (10/9), sudah 184 hari berlalu tanpa pemanggilan resmi KPK terhadap Ridwan Kamil pasca penggeledahan.