Megawati Keluhkan Ketidakstabilan Regulasi: Pemerintahan Berganti, Aturan Pun Ikut Bergeser

Arah Baru – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik fenomena bergantinya aturan dan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Ia menyindir kondisi tersebut dengan menyamakan perubahan yang terus-menerus itu seperti gerakan dalam tarian poco-poco yang maju-mundur dan tak menentu.

“Gawat ini republik ini. Maunya itu opo. Aturan bolak-balik gonta ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati pada acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Baca Juga:

Di Hadapan Alumni HMI, Tamsil Linrung Tekankan Pentingnya Kolaborasi Sipil-Militer

Menurut Megawati, idealnya aturan dan kebijakan cukup dibuat sekali dan dijalankan secara konsisten, tanpa harus diubah-ubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

“Mbok ya satu kali saja, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.

Megawati menyayangkan ketidakstabilan kebijakan yang terus berganti, karena menurutnya kondisi tersebut justru membawa dampak negatif bagi rakyat.

“Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran,” tambahnya.

Menurut Megawati, diperlukan strategi pembangunan yang terencana secara menyeluruh dan berorientasi masa depan guna mencegah pergantian kebijakan yang terus-menerus.

“Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah,” pungkasnya.

Singgung Revisi UU Pemilu

Sebelumnya, Megawati juga menyoroti rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum mendapat informasi mengenai wacana perubahan regulasi tersebut.

“Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,” kata Megawati.

Megawati menegaskan revisi nantinya tidak boleh hanya demi kekuasaan semata. Ia mengingatkan bahwa bukan untuk membeli kekuasaan.

“Tapi please niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan. Pada saat sekarang orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin aja,” ujarnya.