Menteri Sosial: Sekolah Rakyat Targetkan 9.700 Keluarga Penerima Manfaat

Arah Baru – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pada tahun ini, program Sekolah Rakyat akan digelar di 100 lokasi dengan sasaran lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat.

Setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin lalu, Menteri Sosial menetapkan bahwa tahap awal program ini akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025.

“Insyaallah, bulan Juli mulai masa orientasi. Sudah disiapkan 100 titik, kapasitasnya 9.700 lebih KPM,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Baca Juga:

India Stack: Infrastruktur Publik Digital India untuk Pertumbuhan Inklusif dan Transformasi Global

Saifullah menjelaskan bahwa selain pelaksanaan tahap awal, Kementerian Sosial berencana memperluas program Sekolah Rakyat dengan menambah 100 lokasi baru pada tahun ini.

Dalam tahap kedua tersebut, menurut Gus Ipul, fasilitas yang akan digunakan berasal dari gedung-gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Alhamdulillah, semuanya juga lancar. Insyaallah, kalau memungkinkan bisa digabung pelaksanaannya sehingga total kapasitas bisa lebih dari 20 ribu,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, masa orientasi akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan, sebelum masuk ke fase pembelajaran. Proses belajar-mengajar akan dimulai sambil berjalan sesuai kesiapan di lapangan.

Dukungan Presiden

Setiap sekolah rakyat akan menampung rata-rata 25 siswa per rombongan belajar (rombel). Namun, jumlah rombel di tiap sekolah bisa bervariasi, tergantung kapasitas.

“Ada yang dua rombel, ada yang sampai empat,” ucapnya.

Saifullah menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan total terhadap program tersebut, termasuk rencana pelatihan khusus bagi para kepala sekolah dan guru yang akan menjalankan program ini.

“Sekarang semua dalam proses. Pada saatnya nanti, kami akan memenuhi kesediaan Presiden untuk memberikan pembekalan,” katanya.*

Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah inisiatif pendidikan bernama Sekolah Rakyat, yang fokus pada peningkatan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dengan tujuan utama memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif.

Meski nama “Sekolah Rakyat” sudah lama dikenal sejak era penjajahan Belanda dan Jepang—dengan sebutan Volkschool dan Kokumin Gakko-serta menjadi istilah populer untuk Sekolah Dasar setelah kemerdekaan, program ini merupakan konsep baru yang berbeda dari makna historisnya, meskipun tetap menggunakan nama yang sama.