Menunggu Kepastian Hukum Wamenaker, Pemerintah Tunggu Hasil Resmi dari KPK

Arah Baru – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus operasi tangkap tangan yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Prasetyo juga menegaskan bahwa KPK memiliki waktu 24 jam untuk mengumumkan perkembangan terkait status hukum yang bersangkutan.

“Kita tunggu dulu 1×24 jam, nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa,” kata Prasetyo saat ditanya seputar sikap pemerintah merespons posisi Wamenaker yang kini terjerat kasus hukum dikutip dari Antara, Kamis (21/8/2025).

Jika terbukti, kata Prasetyo, maka proses hukum maupun langkah administrasi akan segera ditempuh oleh otoritas berwenang.

“Kalau memang kemudian terbukti (secara hukum), kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Terkait kemungkinan pergantian posisi pejabat, Prasetyo menyatakan hal itu belum tentu terjadi secara otomatis. Menurutnya, mekanisme pergantian pejabat negara memiliki aturan tersendiri dan tidak langsung dilakukan di hari yang sama.

“Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle? Belum tentu, tunggu dulu,” ujarnya.

Aktivitas Terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer Sebelum Kena OTT KPK: Sidak Pabrik Odol

Sebelum tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Kamis, 21 Agustus 2025, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang dikenal dengan sapaan Noel sempat menjadi sorotan publik lewat aksinya melakukan inspeksi mendadak di sebuah pabrik pasta gigi di Depok, Jawa Barat.

Penangkapannya atas dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pun mengejutkan masyarakat.

Sehari sebelum OTT, tepatnya Rabu (20/8/2025) sore, Noel mengunggah video inspeksinya di akun Instagram @immanuelebenezer. Dalam video tersebut, ia terlihat duduk bersila bersama para pekerja, mendengarkan langsung keluhan mereka terkait gaji yang dibayarkan dengan cek palsu. Aksi itu ia lakukan setelah menerima laporan terkait praktik tidak etis di perusahaan tersebut.

“SIDAK PABRIK ODOL DEPOK, BURUH TERIMA CEK BODONG!,” tulis keterangan Noel, Kamis (21/8/2025).

Siap Penjarakan Pengusaha Nakal

Politikus dari Partai Gerindra itu juga tampak menghubungi langsung salah satu petinggi perusahaan guna menyampaikan keberatannya.

Noel bahkan menyebut telah menginstruksikan dinas terkait agar memanggil pemilik perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera memanggil pengusahanya atau ownernya dan kita juga siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini,” tegas Noel.

Lebih lanjut, Noel mengancam bakal mempolisikan pengusaha pabrik Odol tersebut bila terbukti tidak membayar gaji para pegawai.

“Kalau kalau pimpinan perusahannya tidak mampu menyelesaikan persoalan ini kita pidana, kita penjarain!,” tutup Noel.

OTT KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan yang terkait dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Fitroh menyampaikan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan diduga melakukan praktik pemerasan terhadap beberapa perusahaan.

Selain Wamenaker, terdapat 10 orang lainnya yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan waktu 24 jam untuk menetapkan status hukum para tersangka. Operasi tangkap tangan ini menjadi kasus kelima yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.