Media Arahbaru
Beranda Berita Modernisasi Militer Cina: Ambisi yang Lahir atas Sikap Kewaspadaan dan Trauma Masa Lalu

Modernisasi Militer Cina: Ambisi yang Lahir atas Sikap Kewaspadaan dan Trauma Masa Lalu

Dok. Istimewa : Akmal Yusra Adamma (Mahasiswa S1 Prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Oleh : Akmal Yusra Adamma (Mahasiswa S1 Prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saat ini Cina merupakan sebuah negara yang dari segi kekuatan militernya cukup disegani dunia. Hal ini membuat Cina sangat diperhitungkan dan berpengaruh dalam menentukan arah perpolitikan dunia. Dikutip dari CNBC, pada tahun 2023 ini Cina memiliki anggaran belanja militer sebesar 1,55 triliun Yuan yang jika dirupiahkan menjadi Rp. 3,432 triliun.

Jumlah angaran tersebut menempatkan Cina di urutan kedua sebagai negara yang memiliki anggaran militer terbanyak setelah Amerika Serikat. Kondisi ini sungguh berbeda apabila kita melihat kilas balik bagaimana keadaan negara tersebut setelah Perang Saudara Cina (1927-1949).

Kebijakan pemerintah Cina yang tertutup sehingga membuat perkembangan ekonomi tersendat dan akhirnya menghambat research and development di berbagai sektor termasuk militer. Hal ini tentunya memiliki dampak yang menghasilkan minimnya strategi dan teknologi persenjataan pada Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Cina pada saat itu.

Berkaca pada sejarah tersebut, maka kemajuan yang dilakukan Cina tentunya tak terlepas dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan selama ini. Berkaca dari bagaimana aksi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Perang Teluk dan Krisis Selat Taiwan, Pemerintah Cina melihat bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh negaranya terbilang masih belum cukup untuk menjaga wilayahnya dari intervensi asing.

Mereka juga tentunya tidak bisa melupakan bagaimana sejarah dominasi Barat yang sangat merugikan Dinasti Qing. Trauma tersebut mendorong usaha Cina untuk menambah anggaran industri militernya yang diharapkan dapat meningkatkan teknologi dan alutsista pertahanannya. Kebijakan ini juga didukung dengan reformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh Deng Xiaoping pada 1978, yang akhirnya semakin memperkuat peningkatan di sektor militer.

Berdasarkan dokumen resmi pertahanan Ciina, yaitu China’s White Paper on National Defense 2008, disebutkan bahwa prinsip dasar dalam peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata Cina, bertuju pada kesinambungan yang sama antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Program Pembangunan Jangka Panjang yang Terstruktur

China telah berusaha membangun kekuatan angkatan bersenjata dalam negeri yang kuat dan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi sejak membuka diri terhadap pasar pada tahun 1978. Meskipun pada periode 1978-1987, anggaran pertahanan China relatif kecil karena fokus pada pembangunan ekonomi, pada periode 1988-1997, China mulai meningkatkan anggaran pertahanan dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan kesatuan China yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama periode ini, rata-rata peningkatan anggaran pertahanan China adalah sekitar 14,5 persen dari PDB dalam negeri China yang mencapai 20,7 persen. Kemudian, dari tahun 1998 hingga 2007, China terus meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan dengan dasar pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dan tujuan untuk menjaga keamanan nasional dan pembangunan dalam negeri China.

Peningkatan yang signifikan terjadi ketika Xi Jinping mulai berkuasa pada tahun 2012. Ia berusaha untuk semakin mendorong Cina dalam memaksimalkan status nya sebagai great power dengan mengedepankan prinsip Chinese Dream. Xi Jinping berfokus untuk membuat perubahan besar dan struktural pada sektor militer.

Di antara reformasi yang paling signifikan adalah pembentukan komando gabungan baru, pengurangan personel secara besar-besaran, dan perbaikan kerjasama militer-sipil. Dia berusaha untuk mengubah PLA dari pasukan yang sebagian besar beroperasi di darat menjadi kekuatan maritim yang besar.

Fokus pada ambisi dalam mengembangkan Cina sebagai kekuatan Maritim dunia, Presiden Xi Jinping mengurangi kekuatan pasukan darat dalam jumlah personel demi meningkatkan kekuatan tempur yang terintegrasi pada angkatan laut dan udara. Reformasi difokuskan pada penyederhanaan struktur komando yang terlalu berat di bagian atas; menciptakan unit yang lebih kecil dan lebih lincah; dan memberdayakan komandan pada tingkat yang lebih rendah.

Kebijakan Xi Jinping ini membuat kekuatan angkatan laut Cina menjadi mengesankan. RAND Corporation menemukan bahwa lebih dari 70 persen dari armada tersebut telah dianggap modern pada tahun 2017, naik dari yang awalnya di bawah 50 persen pada tahun 2010.

Pemaksimalan Alutsista Militer Cina di berbagai Angkatan

Para ahli mengatakan bahwa angkatan laut Cina yang memiliki sekitar 250.000 anggota aktif telah menjadi kekuatan dominan di dekat Laut China dan melakukan lebih banyak operasi pada jarak yang lebih jauh. Xi Jinping membuat prioritas modernisasi Angkatan Laut meliputi mengoperasikan lebih banyak kapal selam nuklir dan kapal induk.

China saat ini telah memiliki tiga unit kapal induk, Kapal induk ketiga baru saja diresmikan dengan nama ‘Fujian” pada Jum’at, 6 Juni 2022. Penambahan unit kapal induk tersebut memperbaharui tingkat kekuatan Cina sehingga akan semakin memperkuat posisi Cina di wilayah Laut Cina.

Angkatan Udara China telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan 395.000 anggota layanan aktif pada tahun 2018. Mereka telah memperoleh peralatan canggih, termasuk pesawat stealth seperti J-20 fighters, dan sistem peringatan dan kendali udara, pembom, dan kendaraan udara nirawak.

Berbagai model yang dikembangkan Cina diduga mengambil dari desain dan rahasia teknologi yang selama ini Amerika Serikat kembangkan. Salah satunya yaitu Cina dicurigai mencuri rahasia teknologi F-22 Raptor untuk pengembangan J-20 fighters. Pada tahun 2015, RAND Corporation memperkirakan bahwa setengah dari pesawat tempur dan pembom tempur Cina sudah modern.

Angkatan Roket China bertanggung jawab atas pemeliharaan rudal konvensional dan nuklir dan memiliki sekitar 120.000 pasukan aktif. Cina telah meningkatkan persenjataan nuklirnya dan memodernisasi kemampuannya, termasuk pengembangan rudal balistik anti-kapal yang dapat menargetkan kapal perang AS di Pasifik Barat, sebagai bagian dari strategi A2/AD-nya.

Cina juga memiliki jumlah rudal balistik menengah dan rudal jelajah terbanyak, senjata yang baru-baru ini dilarang diproduksi oleh Amerika Serikat dan Rusia.

TPR juga sedang mengembangkan rudal hiper-sonik, yang lebih sulit untuk dipertahankan oleh musuh karena dapat melaju beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara.

Rusia adalah satu-satunya negara dengan senjata hiper-sonik yang sudah ditempatkan, sedangkan misil DF-17 menengah jarak Cina diharapkan akan beroperasi pada tahun 2020.

Pentagon memperkirakan bahwa kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun lagi sebelum Amerika Serikat memiliki rudal yang sama.

Pasukan Dukungan Strategis Cina, yang dibentuk selama reformasi pada tahun 2015, mengelola perang elektronik, perang siber, dan operasi psikologis TPR, dan misi-misi yang berhubungan dengan teknologi tinggi lainnya. Mereka juga bertanggung jawab atas operasi militer di luar angkasa, termasuk dengan satelit. Pasukan Dukungan Strategis memiliki sekitar 145.000 anggota layanan.

Fenomena Security Dilemma terhadap Modernisasi Militer Cina di Kawasan Asia Pasifik

Peningkatan dan modernisasi militer Cina membuat kewaspadaan bagi negara-negara yang memiliki posisi regional yang berdekatan dengan Cina. Kondisi ini semakin menambah ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan dan alhasil menyebabkan terjadinya security dilemma pada negara-negara kawasan untuk ikut meningkatkan anggaran dan memodernisasi kekuatan militernya dalam menangkal kekuatan Cina.

Efek dari modernisasi ini dimungkinkan dapat melibatkan atau mempengaruhi kekuatan dari luar Laut China Selatan hingga meluaas dalam lingkup negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, pengaruh yang ditimbulkan akan bersinggungan dengan kepentingan India dan Eropa.

Terpilihnya kembali Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina (PKC) untuk periode 2022-2027, ia semakin menekankan untuk mempercepat proses transformasi militer Cina.

Ambisi Xi Jinping menyatakan ambisinya pada kongres PKC ke-20 pada 16 Oktober 2022 lalu agar Cina memiliki kekuatan militer kelas dunia yang ditargetkan pada Agustus 2027 saat 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat.

Awalnya Xi Jinping melalui pidatonya pada kongres PKC ke-19 pada tahun 2017 menargetkan proses modernisasi angkatan bersenjata Cina akan berpuncak pada tahun 2035. Namun, target itu dipercepat menjadi tahun 2027.

Dalam membangun kekuatan militernya, banyak sektor yang perlu pemerintah Cina kembangkan terlebih dahulu. Kemajuan yang telah didapatkan ini berkat dari bagaimana Pemerintah Cina mendukung negaranya melalui program pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang awalnya berfokus pada pertanian, industri, dan teknologi akhirnya dapat dimaksimalkan untuk memajukan sektor militer.

Referensi

Maizland, Lindslay. “China’s Modernizing Military.” Council on Foreign Relations. 5 Februari 2020. https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-modernizing-military.

Republika. “Pengamat Waspadai Modernisasi Militer China.” Republika Online. 25 November 2022. https://internasional.republika.co.id/berita//rlwq77380/pengamat-waspadai-modernisasi-militer-china.

Zahra, Ayu Etika. “Modernisasi Militer China: Ambisi atau Gengsi?.” Kumparan. 21 November 2022. https://kumparan.com/user-15112022051413/modernisasi-militer-china-ambisi-atau-gengsi-1zI32ikJpU2.

Sarjito, Aris, Yusuf Ali, dan Andy Fefta Wijaya. “K Efektivitas Kebijakan Minimum Essential Force Komponen Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.” Manajemen Pertahanan 4, no. 2 (2018): 89-90.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

error: Content Dilindungi Undang Undang Dilarang Untuk Copy!!