Resmi Diluncurkan Prabowo, Ini Dereta Kontroversi Danantara

Arah Baru – Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menuai berbagai kontroversi. Badan tersebut direncanakan akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/2/2025) pagi.

Konsep Danantara bertujuan untuk mengelola aset besar yang mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp 14.000 triliun. Pada tahap awal, Dana yang akan dikelola oleh Danantara diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar 325,8 triliun rupiah.

“(Peluncuran Danantara) di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengutip Antara, Minggu (23/2/2025).

1. Keponakan Luhut gabung Danantara

Salah satu hal yang menjadi sorotan publik menjelang peluncuran Danantara adalah keterlibatan Pandu Patria Sjahrir dalam badan tersebut.

Pandu merupakan keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Namun, peran dan posisi Pandu dalam Danantara masih belum jelas. Keterlibatannya mulai terungkap ke publik saat ia hadir dalam rapat yang membahas pembiayaan program tiga juta rumah di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025) malam.

Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Usai rapat tersebut, Maruarar memperkenalkan Pandu kepada media. Namun, bentuk keterlibatan Pandu dalam Danantara tidak dijelaskan.

“Pak Pandu dari Danantara, silakan,” ujar Maruarar dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/2/2025). Pandu juga sempat menghadiri undangan makan siang bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Namun, ia irit bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media mengenai jabatan yang akan diduduki di Danantara. “Makan saja. Enggak jadi apa-apa,” ujar Pandu, Jumat (21/2/2025).

2. Mantan presiden dan pimpinan ormas keagamaan diajak awasi Danantara

Danantara juga menjadi sorotan publik karena Prabowo pernah menyatakan keinginannya agar mantan presiden dan pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ikut mengawasi badan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato politik dalam rangka HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

Pada saat itu, ia mengatakan, Danantara merupakan kekuatan energi masa depan yang harus dijaga bersama-sama.

“Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengonfirmasi bahwa Danantara akan mendapat pendanaan awal sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 325,8 triliun.

“Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dollar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkap Prabowo.

3. Dana hasil efisiensi anggaran disalurkan untuk Danantara

Pada HUT ke-17 Gerindra, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 750 miliar melalui tiga tahap pemotongan.

“Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir Rp 300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun. Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, 100 triliun dikembalikan. Jadi, totalnya kita punya Rp 750 triliun,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo menjelaskan, 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 390 triliun dari total Rp 750 triliun hasil efisiensi akan digunakan untuk membiayai program bergizi gratis.

Sementara itu, dana sisa sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 326 triliun tidak akan digunakan untuk belanja negara, melainkan akan diserahkan ke Danantara supaya dikembangkan lebih lanjut.

“Ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” jelas Prabowo.

4. Danantara disebut tidak bisa diperiksa KPK dan BPK

Danantara juga menarik perhatian publik karena diklaim bahwa badan ini tidak dapat diperiksa atau diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan ini disampaikan oleh ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam. Ia menjelaskan bahwa Danantara tidak dapat diaudit oleh KPK dan BPK karena badan ini akan berlandaskan pada peraturan baru yang tercantum dalam UU BUMN.