Tunjangan DPR Jadi Sorotan, Delapan Fraksi Sepakat Tinjau Ulang

Arah Baru – Tunjangan anggota DPR memicu kontroversi yang melahirkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, seluruh fraksi di DPR sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan para wakil rakyat tersebut.

Tunjangan yang menjadi sorotan masyarakat tercantum dalam surat edaran Sekjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010.

Surat tersebut menjelaskan berbagai komponen tunjangan anggota DPR, mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.

Kritikan semakin keras saat publik mengetahui bahwa setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan.

Besaran tunjangan ini memicu protes luas di media sosial dan memicu aksi demonstrasi di Jakarta serta sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.

Setelah mendapat tekanan publik yang besar, delapan fraksi di DPR akhirnya sepakat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap tunjangan anggota DPR.

PDIP Setuju Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop

Fraksi PDIP mendukung penghentian tunjangan dan fasilitas yang dinilai tidak layak diterima oleh anggota DPR.

PDIP menegaskan bahwa hak-hak anggota DPR harus selalu memperhatikan aspek etika, empati, dan rasa kepedulian.

Said Abdullah, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR, menyatakan bahwa PDIP sepakat untuk menghentikan anggaran tunjangan serta fasilitas yang tidak pantas bagi anggota DPR RI. Ia juga menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran penting bagi para legislator.

“Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutur Said saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Larang Kader Kunker ke LN

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, turut memberikan tanggapan atas gelombang protes masyarakat mengenai tunjangan DPR.

Fraksi Gerindra sepakat untuk menghentikan sementara tunjangan DPR dan melakukan peninjauan ulang.

“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (30/8).

Budisatrio mengarahkan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra untuk menunda kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia meminta agar semua anggota fraksi tetap berada di dalam negeri dan aktif turun ke lapangan guna berinteraksi serta menangkap aspirasi dan kekhawatiran masyarakat saat ini.

Golkar Ingatkan Anggota DPR Jaga Sikap

Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengikuti proses evaluasi tunjangan DPR RI.

Namun, ia juga mengingatkan agar seluruh anggota DPR lebih berhati-hati dan menjaga perilaku mereka ke depan.

“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.