Waka BGN Minta Maaf Terkait Siswa Keracunan MBG, Hidayat Nur Wahid Apresiasi

Arah Baru – Anggota DPR dari Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid (HNW), memberikan apresiasi atas permintaan maaf yang disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, terkait insiden keracunan yang menimpa siswa peserta program MBG.

Nanik juga berjanji bertanggung jawab, menutup puluhan SPPG, serta melaksanakan evaluasi agar kasus keracunan massal tak terulang kembali.

HNW menilai bahwa seharusnya pejabat BGN mengambil langkah tersebut sejak awal, bukan malah meremehkan jumlah korban dan mencari alasan yang tidak menyelesaikan masalah.

Baca Juga:

Prabowo Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir, Duduk Berdampingan dengan Jokowi

“Tentu secara prinsip demi penambahan gizi bagi Anak, Ibu Hamil dan Menyusui, kita dukung suksesnya program MBG. Namun sikap pejabat terkait seperti pimpinan BGN harus mampu menjawab dan mengatasi fakta terjadinya keracunan massal yang terjadi di berbagai tempat dengan korban yang makin banyak. Menurut catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil, jumlah korban malah sudah mencapai 6.452 siswa per 21 September 2025,” ungkap HNW dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

“Evaluasi pelaksanaan program MBG baik secara parsial per lokasi dengan desentralisasi, maupun secara nasional juga perlu segera diselenggarakan, dalam rangka menghentikan tragedi keracunan, menyelamatkan anak-anak dan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang bertujuan baik ini,” tambahnya.

Belakangan ini, kasus keracunan akibat MBG tersebar di berbagai daerah Indonesia, mulai dari belasan siswa SD di Palembang hingga lebih dari seribu siswa di Bandung Barat.

Kasus ini juga terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat, Sumbawa, NTB, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, serta beberapa provinsi lainnya.

Korban keracunan tidak hanya anak-anak, tapi juga ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Bandung.

Program MBG bahkan menambah beban kerja guru, yang harus menerima, menghitung, dan membagikan makanan, serta menghadapi keluhan orang tua tanpa ada peningkatan kesejahteraan bagi mereka.

HNW menyatakan, persoalan keracunan dan tata kelola MBG telah mendapatkan kritik dari berbagai lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan lain-lain. Namun Kepala BGN justru lebih fokus mengejar target realisasi MBG dibanding memperbaiki pengelolaan dan mengakui jumlah korban.

Menurut HNW, untuk menyukseskan program MBG, pejabat BGN perlu lebih peka dengan segera melakukan evaluasi yang melibatkan instansi terkait seperti KemenPPPA, Kemendukbangga, Kemendagri, Kemenkes, serta organisasi sosial kemasyarakatan.

Ia berpendapat bahwa langkah tersebut akan menghasilkan solusi agar tragedi keracunan tidak terulang lagi. HNW juga mendesak agar pejabat BGN memberikan sanksi kepada oknum bermasalah, tidak mengecilkan korban, serta menepati janji yang telah dibuat.

“Karena kondisi timbulnya kecemasan dan tidak terlindunginya anak-anak peserta didik dari keracunan program MBG itu apalagi membiarkan terus terjadi, jelas melanggar Konstitusi dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta potensial bisa menggagalkan program baik untuk peningkatan gizi anak-anak yang digagas Presiden Prabowo, hal yang seharusnya segera diatasi oleh BGN,” jelasnya.

HNW juga menegaskan bahwa UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat 2 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang itu jadi rawan tidak terpenuhi jika anak-anak mengalami keracunan, yang selain berdampak di jangka pendek juga bisa terhadap kesehatan dan pendidikan mereka di jangka panjang. Sebelum itu terjadi, maka evaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG yang bertujuan baik ini seharusnya dilakukan, SPPG yang terbukti menyebabkan terjadinya keracunan bukan hanya ditutup tapi juga dikenai sanksi hukum, bahkan jika perlu diiringi pemberhentian sementara penyaluran MBG secara selektif, agar selama proses perbaikan tata kelola tidak ada lagi anak-anak didik, ibu hamil dan menyusui, yang keracunan akibat MBG bermasalah, yang mestinya program MBG itu justru menyehatkan,” pungkasnya.