Dukungan DPR untuk Kebijakan Impor yang Mempermudah Pelaku Usaha

Arah Baru – Kaisar Abu Hanifah, anggota Komisi VII DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah dalam mengurangi regulasi impor serta mempermudah proses berbisnis.

Menurutnya, dukungan akan terus diberikan asalkan kebijakan tersebut benar-benar memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, meningkatkan kompetitivitas industri lokal, serta membangun ekosistem yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja.

“Saya mendukung kebijakan deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha dalam rangka memberi kemudahan bagi pelaku usaha, mendorong daya saing industri dalam negeri, dan menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujar Kaisar dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).

Baca Juga:

Komisi III DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun untuk Polri

Namun demikian, politisi muda dari Fraksi PKB ini menekankan pentingnya melakukan analisis menyeluruh dan detail terhadap berbagai sektor industri sebelum menerapkan pelonggaran kebijakan tersebut.

Dampak Positif

Kaisar menilai langkah ini krusial untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku industri, terutama dalam hal pengadaan bahan baku yang dibutuhkan oleh sektor manufaktur dalam negeri.

“Harus dilakukan pemetaan yang cermat dan hati-hati terkait kebutuhan bahan baku industri yang direlaksasi, agar industri dalam negeri bisa terlindungi,” tegasnya.

Anggota legislatif dari Yogyakarta ini juga mengajak pemerintah untuk melibatkan para pelaku industri domestik, para ahli akademik, serta organisasi industri selama proses deregulasi berlangsung, guna menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu memperkuat perkembangan dan kemampuan bersaing sektor industri nasional.

Deregulasi Kebijakan Impor

Sebagai informasi, pada Senin 30 Juni 2025, Wakil Menteri Perindustrian RI (Wamenperin RI) Faisol Riza bersama sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Keuangan dan Deputi Ekonomi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menggelar konferensi pers terkait deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha.