Media Arahbaru
Beranda Berita HUT ke-78 TNI, Ini Sejarah Lahir dan Tugas Tentara Indonesia

HUT ke-78 TNI, Ini Sejarah Lahir dan Tugas Tentara Indonesia

Arah Baru – HUT ke-78 TNI jatuh pada 5 Oktober 2023. Pada tahun ini, tema ulang tahun TNI adalah TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.

Pada HUT ke-78 TNI ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin upacara yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas).

Upacara HUT ke-78 TNI akan dimulai sekitar pukul 07.24 WIB dengan peniupan terompet. Selanjutnya, acara pokok upacara  HUT TNI itu akan berlangsung pada 08.00 WIB hingga 08.36 WIB.

Seperti diketahui, TNI atau Tentara Nasional Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada artikel ini, kita redaksi arahbaru.com menyuguhkan informasi tentang sejarah lahir TNI. Informasi ini penting agar kita tahu awal mula terbentuknya angkatan bersenjata di Indonesia.

Sejarah Lahirnya TNI

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada saat itu, BKR dipimpin oleh Dr. Sutomo dan Sjahrir.

Melansir dari sindonews.com, anggota BKR adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang datang dari berbagai latar belakang dan kelompok.

HUT ke-78 TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

Ada yang merupakan mantan prajurit PETA, dan ada pula sukarelawan yang ingin berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama fase awal kemerdekaan.

Pembentukan organisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap situasi ketidakpastian dan ancaman terhadap keamanan nasional yang ada pada saat itu.

Pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman sebagai panglima. Pembentukan TKR ini diumumkan melalui Dekrit Presiden.

Pembentukan TKR pada 5 Oktober itu kemudian menjadi dasar penentuan HUT TNI.

Nama TKR kemudian diganti menjadi Tentara Republik Indonesia pada 5 Januari 1946. Perubahan nama itu untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international.

Sedangkan nama TNI baru digunakan pada 3 Juni 1947. Pembentukan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi militer Belanda ke Indonesia untuk menguasai kembali koloninya.

Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara (Polri) menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI.

TNI dibagi Menjadi 3 Matra/Angkatan yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI-AU), dan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL).

Tiga Angkatan tersebut masing-masing bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan Negara di darat, perairan, dan udara.

Tugas Pokok TNI

Melansir dari Gramedia.com, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:

  1. operasi militer untuk perang;
  2. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  3. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  4. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  5. Mengatasi aksi terorisme;
  6. Mengamankan wilayah perbatasan;
  7. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  8. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  9. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  10. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  11. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  12. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  13. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  14. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  15. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
  16. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

error: Content Dilindungi Undang Undang Dilarang Untuk Copy!!