Mardiono vs Agus Suparmanto: Dualisme Kepemimpinan PPP Terulang Lagi

Arah Baru – Baru di hari pertama pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar Sabtu (27/9) di Ancol, Jakarta Utara, sudah muncul dua nama yang saling mengklaim sebagai ketua umum terpilih. Dua sosok yang bersaing ini adalah Mardiono dan Agus Suparmanto.

Amir Uskara, selaku pimpinan sidang dalam forum tersebut, menyatakan Mardiono sebagai ketua umum terpilih karena menjadi satu-satunya kandidat yang hadir dalam tahapan pemilihan.

Ia juga menyebut bahwa Mardiono telah mendapatkan dukungan dari 1.304 peserta muktamar yang memiliki hak suara.

“Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, dalam konferensi pers yang digelar usai muktamar, Sabtu malam (27/9).

Pemilihan ketua umum ini berlangsung lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Dalam keterangannya kepada media, Mardiono menjelaskan bahwa percepatan itu dilakukan karena ada indikasi potensi konflik selama acara berlangsung.

Ia merujuk pada aturan internal partai yang memungkinkan proses dipercepat jika situasi dianggap genting.

“Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono.

Namun, langkah penetapan tersebut mendapat penolakan dari sebagian peserta muktamar. Sebagian kader, termasuk Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy, menyatakan bahwa keputusan itu tidak memiliki legitimasi.

Romy menekankan bahwa muktamar masih berjalan hingga malam hari dan belum sampai pada tahap penetapan ketua umum.

Sesuai agenda awal, kegiatan muktamar akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 hingga 29 September.

“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Romy lewat rilis tertulis.

Sebagai respons terhadap penetapan sepihak itu, Romy dan sejumlah peserta lainnya kemudian menyatakan Agus Suparmanto sebagai ketua umum alternatif versi mereka. Agus merupakan mantan Menteri Perdagangan.

Kembalinya dualisme PPP

Situasi ini memperlihatkan potensi perpecahan internal kembali muncul di tubuh PPP, mengingat sejarah konflik serupa pernah terjadi. Pada tahun 2014, menjelang pemilihan presiden, partai ini juga mengalami konflik kepemimpinan yang kala itu turut melibatkan Romy.

Waktu itu, Romy menolak langkah Ketua Umum Suryadharma Ali yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres.

Ia kemudian menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta bersama puluhan pengurus DPW dan DPP.

Dari pertemuan tersebut, Suryadharma Ali dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum partai.

Konflik makin meruncing di tahun yang sama, ketika dua muktamar digelar oleh dua kubu berbeda: satu dipimpin Romy, satu lagi oleh Djan Faridz.

Pada 2 November 2014, kelompok Djan Faridz mengadakan muktamar di Ancol dan mengukuhkannya sebagai ketua umum.

Kegiatan itu digelar untuk menyaingi muktamar yang sebelumnya berlangsung di Surabaya pada 15–19 Oktober 2014, yang menghasilkan Romy sebagai ketua umum.

Dualisme tersebut akhirnya diselesaikan secara hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017, yang mengakui Romy sebagai ketua umum yang sah.

Putusan tersebut muncul setelah muktamar islah digelar pada 2016 di Jakarta sebagai bentuk rekonsiliasi.