Menteri P2MI Inspeksi Batam Center, Cegah Migran Ilegal

Arah Baru – Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, Abul Kadir Karding, melakukan inspeksi ke Pelabuhan Batam Center, yang merupakan salah satu pintu keluar masuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang dianggap berisiko sebagai jalur perlintasan pekerja migran ilegal.

Selama kunjungannya, Menteri Abul Kadir Karding didampingi oleh Kepala BPKMP Kepri, Kepala Imigrasi Batam, serta pengelola pelabuhan setempat.

“Secara sistem sebenarnya tidak ada masalah. Tapi berdasarkan data yang kami miliki, hingga April 2025 ini saja, sudah 2.040 orang dicegah keberangkatannya. Ini menandakan Batam Center menjadi jalur favorit bagi calon pekerja migran ilegal,” ujar Abul Qadir saat meninjau alur Warga Negara Indonesia ke luar Negeri Pelabuhan Batam Center, Kamis (24/4/2025).

Baca Juga:

Chelsea Ikat Bynoe-Gittens Hingga 2032, Transfer Hampir Tuntas

Ia mengungkapkan bahwa calon pekerja migran ilegal berasal dari berbagai daerah, seperti Aceh, NTB, Sumatera, hingga Madura.

Meskipun mereka memiliki paspor dan mengklaim tujuan perjalanan untuk wisata atau mengunjungi keluarga, petugas imigrasi yang teliti dalam melakukan pemantauan berhasil menggagalkan keberangkatan mereka.

“Pengetahuan petugas sangat krusial. Kami harus meningkatkan kapasitas profiling agar bisa mendeteksi gelagat mencurigakan lebih awal. Yang kami tangkap bisa jadi hanya puncak gunung es,” ucapnya.

Selama melakukan pengecekan di Pelabuhan, Abdul Kadir menemukan sekitar empat WNI yang diduga berencana bekerja di luar negeri secara ilegal dengan menyamar sebagai wisatawan.

Rencana Penambahan Fasilitas

Menteri menekankan pentingnya menjaga integritas semua pihak yang terlibat di pelabuhan, mulai dari petugas tiket, keamanan, hingga penjaga parkir. Ia berharap agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang memfasilitasi migrasi ilegal.

Abul Qadir juga mengungkapkan rencana untuk menambah fasilitas di pelabuhan, termasuk mendirikan kantor perwakilan BP3MI dan menyediakan shelter sementara yang lebih memadai bagi pekerja migran yang terhambat.

Ia juga menyatakan keprihatinannya atas keterbatasan kapasitas shelter yang ada saat ini, yang masih jauh dari standar yang diinginkan.

Abdul Qadir menjelaskan bahwa pekerja migran ilegal berisiko menjadi korban perdagangan orang (TPPO) begitu mereka tiba di negara tujuan.

Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan di titik keberangkatan, seperti di Batam, sangat krusial untuk menghindari hal tersebut.

Mengenai jalur VIP yang sebelumnya digunakan untuk keberangkatan ilegal di bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Kualanamu, Abul Qadir menyatakan bahwa saat ini tidak ada kegiatan yang mencurigakan. Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan secara ketat.

“Kita harus kuatkan dari semua lini — sistem, petugas, fasilitas, hingga kerja sama antarlembaga. Ini bukan hanya soal migrasi ilegal, tapi soal martabat dan keselamatan warga negara kita,” Ujarnya.