Reshuffle Kabinet, Said Abdullah Soroti Kebijakan Menteri ESDM yang Bebani Presiden

Arah Baru – Presiden Prabowo Subianto memberikan pendapat mengenai kemungkinan perombakan kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk memecat menteri atau anggota kabinet yang tidak menunjukkan keseriusan dalam bekerja demi kepentingan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah berpendapat bahwa menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak mampu mengikuti arah Prabowo sebaiknya digantikan. Ia juga menyebut ada menteri yang justru memberatkan Prabowo dengan kebijakan-kebijakannya.

“Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata dia di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

Kemudian, ia menyebutkan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait larangan penjualan gas LPG 3 kilogram oleh pengecer, yang akhirnya dibatalkan oleh Prabowo.

“Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” ungkap Said.

“Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” sambungnya.

Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

Namun, Said kembali menyerahkan kepada Presiden Prabowo soal reshuffle kabinet ini.

“Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden,” imbuhnya.

Prabowo soal Reshuffle Kabinet: Saya Akan Singkirkan yang Tidak Bekerja

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan mengenai kemungkinan perombakan kabinet setelah 100 hari masa pemerintahan. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk mengganti menteri atau anggota kabinet yang tidak menunjukkan keseriusan dalam bekerja demi kepentingan rakyat.

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ucap Prabowo Subianto kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Mau lebih jelas lagi?” sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo ingin semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar. Yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain,” kata Prabowo.

Reshuffle Harus Benar-Benar Matang

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyatakan bahwa jika Prabowo berniat melakukan reshuffle, langkah tersebut harus dipertimbangkan dengan matang, berdasarkan evaluasi dan kebutuhan, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik praktis.

“Harus jadi pelajaran bahwa memilih orang itu jangan asal kepentingan mengakomodasi politik gitu, ya nanti jadi tambal sulam terus,” kata Usep, Jumat (7/2/2025).

Usep mengatakan kalau mau reshuffle, berarti ada yang tidak beres dalam hal penempatan menteri dalam kabinet ini.

“Dan itu sudah diperkirakan dari jauh-jauh hari, dikritik dalam hal menempatkan atau membangun komposisi kabinet lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik praktis.”

“Inilah akibatnya, banyak Menteri-Menteri yang tidak perform saya kira,” lanjutnya.