SPMB Banten Jadi Sorotan, Guru Desak Transparansi

Arah Baru – Ratusan tenaga pendidik menggelar aksi protes di depan kediaman resmi Gubernur Banten, Andra Soni, untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kekacauan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), belum cairnya tunjangan tambahan, serta ketidakjelasan nasib para calon pengawas sekolah.

Mereka, yang terdiri dari guru ASN dan honorer, menilai kurangnya penyuluhan dari pihak pemerintah menyebabkan masyarakat salah paham dan menyalahkan guru atas sistem yang tidak transparan.

Hal ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara informasi soal zonasi dan mekanisme seleksi yang ternyata mengacu pada nilai akademik dan sistem peringkat.

Baca Juga:

Pemeriksaan Kesehatan Lengkap Jelang Operasi Penyelaman Korban KMP

“Kemudian SPMB, banyak orang tua kecewa, jarak dekat tidak lulus, tidak transparansi begitu. Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga guru tidak di kritik masyarakat, masyarakat yang dekat tidak diterima, ternyata yang diterima yang jauh, karena ada perangkingan ya,” ujar Ari Nuryadi, wakil korlap demonstrasi, Kamis (3/7/2025).

Sosialisasi SPMB Banten sebenarnya bisa dilakukan oleh lurah, kepala desa hingga Ketua RT, agar bisa diterima langsung oleh masyarakat. Kemudian, perangkingan penerimaan murid baru yang dilakukan secara tertutup, mengindikasikan adanya kecurangan dan bisa menyebabkan kekisruhan.

“Kalau tertutup kami tidak punya bukti, tapi bisa saja dilakukan upgrade nilai, ada titipan-titipan, agar yang di usulkan bisa lulus, prasangka buruknya seperti itu,” terangnya.

Ratusan guru asal Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang dan Kota Cilegon juga menanyakan calon pengawas (cawas) sekolah yang nasib nya sudah terkatung-katung sekitar satu tahun, karena belum dilantik.

Selain itu, masih tunjangan tambahan (tuta) yang diterima bagi guru ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah hingga wali kelas sudah tidak mereka terima dalam enam bulan terakhir, tanpa pemberitahuan dan kejelasan.

“Soal tunjangan tambahan yang belum dibayarkan dari Januari sampai Juni, biasa kami terima sejak 2017 baru 2025 ini adalah tidak dibayarkan, tanpa alasan yang tidak jelas, tanpa pemberitahuan,” jelas guru SMAN 9 Pandeglang ini.

Klaim Pemprov Banten

Terkait polemik pelaksanaan SPMB, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan telah mengerahkan tim dari Inspektorat untuk melakukan investigasi.

Sementara itu, aspirasi para guru mengenai seleksi calon waskat dan tutor akan dibahas ulang dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Kamis, 10 Juli 2025, di kantor Sekretariat Daerah.

“Terkait SPMB, kita masih melakukan audit, tim dari inpektorat juga sudah memantau di lapangan, jika ada temuan bisa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Plt Sekda Banten, Deden Apriandi, Kamis (3/7/2025).