Waka MPR Puji Implementasi Gagasan Presiden Prabowo oleh Kemensos

Arah Baru – Wakil Ketua MPR RI Arcandra Muhammad Akbar memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) atas upaya menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo Subianto ke dalam kebijakan konkret. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Tiga amanat utama Presiden, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pelaksanaan program Sekolah Rakyat, dinilai harus dijalankan secara konsisten dan saling terintegrasi.

“Ini adalah hal luar biasa yang dilakukan oleh Mensos dan Wamensos, yaitu menerjemahkan dan mengimplementasikan gagasan presiden sesuai Asta Cita, semoga program-program ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berkolaborasi,” kata Arcandra dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).

Baca Juga:

Aktivis HAM Akan Diverifikasi, Ini Rencana Besar Kementerian HAM

Pernyataan tersebut disampaikan Arcandra saat menghadiri audiensi bersama para kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (15/1).

Audiensi tersebut digelar setelah peluncuran Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1) di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru. Agenda utama pertemuan membahas penguatan kolaborasi data tunggal serta rencana pembangunan Sekolah Rakyat, baik rintisan maupun permanen, di setiap kabupaten di Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, para kepala daerah menyatakan komitmen untuk bersinergi mendukung program prioritas Presiden. Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang, menyampaikan kesiapan daerahnya membangun Sekolah Rakyat permanen, sejalan dengan langkah kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

“Semoga harapan ini bisa terealisasi cepat, banyak harapan dan keinginan dari kami terkait program prioritas presiden ini,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menilai Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi instrumen pengurangan kemiskinan di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menyambut positif komitmen para kepala daerah. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur strategi pengentasan kemiskinan melalui upaya perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar.

Di hadapan para kepala daerah, Gus Ipul juga menampilkan kisah Sofia dari Kupang, Nazriel, serta penampilan siswa Sekolah Rakyat Banjarbaru yang sebelumnya mendapat apresiasi dari Presiden dan para undangan.

Ia menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus diawali dengan basis data yang kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo yang dijalankan melalui pembenahan oleh Kementerian Sosial.

“Mulailah bekerja dengan data, data dulu dibenarkan baru yang lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan tugas strategis Kemensos sebagai rujukan utama penyaluran bansos serta penentuan anak dari keluarga termiskin yang berhak mengikuti Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat ini adalah persembahan dari Presiden Prabowo untuk rakyat yang paling miskin, di mana anak disekolahkan dan lulus, orang tuanya pun naik kelas dan tidak menerima bansos lagi,” jelasnya.

Arcandra yang hadir bersama para kepala daerah turut menyampaikan harapannya agar program Sekolah Rakyat benar-benar memberikan dampak nyata dan menjangkau masyarakat secara langsung.

Senada, Agus Jabo menegaskan bahwa selain Sekolah Rakyat dan DTSEN, Kemensos juga akan melakukan intervensi melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan sosial, dengan perhatian khusus pada daerah di luar Pulau Jawa.

“Mari kita berkolaborasi dan bersinergi dalam pemutakhiran data agar betul-betul valid sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran dan data makin akurat, yang berhak menerima akan menerima, dan yang tidak berhak tidak menerima,” kata Agus Jabo.

Menjelang akhir audiensi, Gus Ipul kembali menekankan bahwa data bersifat dinamis sehingga membutuhkan transparansi dan keterbukaan.

Ia menyampaikan bahwa Kemensos membuka akses data agar masyarakat dapat turut berpartisipasi, sebuah pendekatan yang menurutnya menjadi ciri pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menutup pertemuan dengan ajakan memperkuat kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Mari kita tindaklanjuti ini, bekerja bersama pusat dan daerah, saya enggak mau kita jalan sendiri-sendiri, data dikerjakan bersama dengan bupati dan wali kota, karena itu adalah perintah presiden,” kata Gus Ipul.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Morowali Alkaf, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, serta Bupati Buol Risharyudi Triwibowo.